Sahroni Dukung Pencopotan Kapolres Malang: Yang Lain Buruan Mundur Saja

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat buntut tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Okt 2022, 21:10 WIB
Diterbitkan 04 Okt 2022, 21:10 WIB
Air Mata Keluarga Korban Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang
Orang-orang yang mencari anggota keluarganya memeriksa foto-foto korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan yang disediakan oleh relawan untuk membantu mereka mengidentifikasi kerabat mereka di Malang, Jawa Timur, Minggu (2/10/2022). Sejauh ini ada 180 orang yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit yang tersebar di beberapa rumah sakit di Malang Raya. (AP Photo/Dicky Bisinglasi)

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat buntut tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung keputusan tersebut. Menurut dia itu langkah yang tepat.

"Apresiasi langkah cepat dan tegas Pak Kapolri yang langsung mencopot Kapolres Malang karena tragedi Kanjuruhan. Langkah bapak sudah tepat, karena apa yang terjadi di Kanjuruhan merupakan kesalahan yang teramat fatal," kata dia dalam keterangannya, Selasa (10/4/2022).

Politikus NasDem ini juga meminta Kapolri untuk mengusut jika terdapat bukti pelanggaran pidana atas peristiwa yang menelan ratusan korban jiwa ini.

"Saya juga meminta Kapolri untuk terus mencari dan mengusut para pelaku yang harus bertanggung jawab atas tragedi nahas di Kanjuruhan kemarin. Jika terbukti ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana, mohon untuk dilanjutkan ke proses hukum," kata Sahroni.

Dia pun juga menuturkan, bagi pihak lain sebelum dicopot atau diganti, segera menyatakan mundur.

"Yang lain sebelum dicopot, buruan mundur saja," pungkas Sahroni.

 

Pencopotan Kapolres Malang

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat buntut tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

"Malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098/X/KEP/2022, menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dimutasikan sebagai pamen SSDM Polri, dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanjung Priok Polda Metro Jaya," tutur Dedi di Malang, Jawa Timur, Senin (3/10/2022).

Selain itu, lanjut Dedi, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta juga melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang.

"Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo, kemudian Danki AKP Hasdarman, kemudian Danton Auptu M Solihin, Aiptu M Samsul, kemudian Aiptu Ari Dwiyanto, kemudian Danki AKP Untung, Dantot AKP Danang, Danton AKP Nanang, kemudian Danton Aiptu Budi. Semuanya masih dalam pemeriksaan oleh tim malam ini," kata Dedi soal Tragedi Kanjuruhan.

 

Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jatim Layak Dicopot

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, mengatakan kematian 130 orang di Stadion Kanjuruhan akibat kerusuhan dan gas air mata yang ditembakkan petugas memiliki unsur pelanggaran HAM.

Ia meminta pemerintah dan tim investigasi independen yang dikepalai oleh Mahfud MD segera menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Usman mengatakan, dalam tragedi ini, Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Nico Afinta patut dimintai tanggung jawab, bahkan dicopot.

Pencopotan itu disertai alasan karena Nico memegang unsur keamanan tertinggi di wilayah Jatim sehingga ia bertanggungjawab penuh atas keselamatan masyarakat terutama di stadion Kanjuruhan.

"Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot, jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut, atau tidak segera menindak anggotanya yang menyebabkan banyak kematian warga," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).

Ia juga menyentil Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memantau dan memeriksa kinerja anak buahnya di lapangan. "Bahkan Kapolri harus dimintai tanggung jawab atas banyaknya masalah kepolisian, terutama rendahnya kinerja Polri," ujar Usman.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya