DPRD DKI Jakarta Usulkan Dinas Perumahan Rakyat Hentikan Program Rumah DP 0 Rupiah

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengusulkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk fokus membangun perumahan susun sewa (rusunawa) dibandingkan membangun rumah down payment (DP) Rp0.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu saat membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Menurut dia, rumah DP Rp0 bukan program yang diperuntukkan untuk rakyat miskin.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kalau bicara DP Rp0, mohon maaf Pak (Kepala Dinas PRKP) Sarjoko, DP Rp0 ini DP abal-abal," kata Gembong.

Dia mengatakan, program DP Rp0 tidak tepat sasaran. Mulanya, program ini diperuntukkan masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

Namun, realisasinya, rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp14 juta.

"Jadi enggak usah kita debatkan. Yang pasti, dari sisi peruntukkan, bahwa DP Rp0 tidak tepat sasaran. Awalnya, DP nol diperuntukkan rakyat miskin berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah mana yang berpenghasilan Rp14 juta? saya kira sudah bukan orang miskin lagi," jelas Gembong.

Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk program perumahan sekitar Rp1,2 triliun.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengungkapkan, pihaknya belum menerima arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan program rumah down payment (DP) Rp0 milik Anies Baswedan.

“Kami juga memang masih menunggu arahan kebijakan Pak Pj Gubernur berkaitan dengan perumahan dan permukiman dan salah satu yang digagas adalah yang kami coba taruh adalah tentu bagaimana kita bisa melanjutkan program DP Rp0 ini,” kata Sarjoko ketika ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).

Meskipun demikian, Sarjoko mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan kepada Heru terkait program-program yang telah dikerjakannya beberapa tahun terakhir ini.

“Kami juga sudah menyampaikan laporan kepada Pak Pj Gubernur terkait dengan apa yang sudah kami lakukan beberapa tahun terkahir khususnya pada rentang RPJMD 2017-2022,” tambah Sarjoko.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com