Wali Kota Depok Dipolisikan Kuasa Hukum Orang Tua Siswa SDN Pondok Cina 1

Liputan6.com, Depok - Permasalahan rencana relokasi SDN Pondok Cina 1 berbuntut panjang. Terkini orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 melaporkan Wali Kota Depok ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan langsung kuasa hukum orang tua siswa dengan alasan siswa SDN Pondok Cina 1 terbengkalai dalam hak pendidikan.

Kuasa Hukum Orang Tua Siswa SDN Pondok Cina 1, Deolipa Yumara mengatakan, telah melaporkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilakukan pada Selasa (13/12/2022) dengan nomor surat LP/B/6354/XII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya.

"Sudah saya laporkan, ini bukti suratnya dilaporkan langsung ke Polda Metro Jaya," ujar Deolipa kepada Liputan6.com, Rabu (14/12/2022).

Deolipa melaporkan Idris ke Polda Metro Jaya terkait tentang perlindungan anak dikarenakan Idris dianggap menelantarkan siswa dalam menuntut pendidikan di SDN Pondok Cina 1. Laporan tersebut sudah didiskusikan di Polda Metro Jaya subdit PPA sehingga diberikan rekomendasi untuk dibuatkan laporan.

"Idris diduga melakukan penelantaran anak sehingga kami melaporkan itu," jelas Deolipa.

Idris duga melanggar Pasal 77 juncto Pasal 76A butir A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Siswa SDN Pondok Cina 1 dianggap mendapatkan perlakuan diskriminasi soal belajar dan mengajar sehingga memberikan dampak kerugian materil dan non materil.

"Sejak 13 November sampai 13 Desember siswa tidak bersekolah dan tidak disediakan guru di SDN Pondok Cina 1," ungkap Deolipa.

Deolipa merasa heran karena pada umumnya guru yang tidak memiliki siswa namun di SDN Pondok Cina 1, siswa tidak memiliki guru. Deolipa memastikan telah menyiapkan bukti dan dokumen atas laporannya ke Polda Metro Jaya.

"Teman-teman bisa saksikan sekarang di SDN Pondok Cina 1, muridnya ada tapi gurunya enggak ada," pungkas Deolipa.