KPK Bawa Data Notulen hingga KUA PPAS 2018 dari Komisi C DPRD DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi C Bidang Keuangan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Cinta Mega mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa seluruh berkas 2018 dari ruangannya di Komisi C lantai 3 saat penggeledahan, Selasa 17 Januari 2023.

Cinta menyebut berkas-berkas dari 2018 seperti berkas notulen, absen hadir hingga data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diangkut lembaga antirasuah. Sementara itu, kata dia dari ruangannya di Fraksi PDIP lantai 8 tak ada dokumen berarti yang ditemukan KPK.

"Jadi data-data kayak notulen, data-data KUA PPAS yang 2018 itu yang diambil di Komisi C, kalau di ruangan saya Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada dokumen-dokumen yang artinya yang disita atau yang diapa nggak ada yang berarti," kata Cinta kepada Liputan6.com, Rabu (18/1/2023).

Cinta menjelaskan, data-data itu dibawa sebab pembahasan awal mengenai pengelolaan keuangan daerah ada di Komisi C. Dia menyampaikan bakal bekerja sama dengan lembaga antirasuah apabila dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lanjut soal dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Aku pasti bekerja sama mana kala dibutuhkan karena kan belum ada pemanggilan, mana kala dibutuhkan saya akan kerja sama artinya saya akan memberikan apa yang saya tahu," jelas dia.

Cinta menyadari dia terdampak kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang sebab pernah menjabat Wakil Ketua Komisi C pada periode 2014-2019.

"Karena Komisi C dari fraksi kami (PDIP) itu kan cuma saya sendiri. Jadi yang berkaitan dengan 2018 ya pada saat itu ya saya," kata Cinta.

Selain Komisi C KPK juga menggeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di lantai 10, dan ruang kerja Penasehat Fraksi Gerindra M Taufik di lantai 2. Selain itu, ruang kerja fraksi-fraksi di lantai 8, 6, dan 4 turut digeledah KPK.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi penggeledahan kantornya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Januari 2023. Prasetyo memastikan selama ini seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta transparan dan terbuka.

"Saya pun memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum," kata Prasetyo melalui akun Instagram resminya @prasetyoedimarsudi, Rabu (18/1/2023).

Prasetyo menyampaikan bahwa dirinya bakal mendukung penuh penyidikan oleh lembaga antirasuah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang terjadi pada 2018-2019 itu.

"Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya selalu siap mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jelas dia.

Dia meyakini KPK pasti telah mempunyai bukti-bukti terkait. Sehingga, kantor DPRD DKI Jakarta digeledah untuk melakukan penyelidikan dokumen terkait yang dibutuhkan.

"KPK sebagai lembaga antirasuah pasti telah memiliki bukti-bukti permulaan sehingga melalukan penyidikan tadi malam," ungkap dia.