KPK Dalami Aliran Duit Rp11,2 Miliar di Kasus MA

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mendalami dugaan Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto yang meminta uang Rp11,2 miliar terkait kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Permintaan uang oleh Dadan itu diungkap dalam dakwaan Pengacara Theodorus Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka. Keduanya merupakan penyuap Hakim Agung nonaktif MA Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

"Jaksa tentu akan hadirkan saksi-saksi yg akan membuktikan uraian perbuatan para tersangka sebagaimana surat dakwaan. Ikuti dan kawal, karena kami pastikan akan terus kembangkan perkara ini," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).

Ali mengatakan, tim lembaga antirasuah tidak akan berhenti pada 14 pihak yang sudah dijerat dalam perkara ini. Menurut Ali, jika ditemukan bukti permulaan cukup adanya keterlibatan pihak lain, maka pihaknya siap membuka penyidikan baru.

"Sepanjang nntinya ditemukan alat bukti cukup KPK pasti tetapkan pihak lain sebagai tersangka," kata Ali.

Nama Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto disebut dalam dakwaan kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia disebut sebagai penghubung antara Pengacara Theodorus Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka dengan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/1/2023).

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Yosep dan Heryanto bertemu Dadan untuk membahas kasasi pidana nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman. Pertemuan dilakukan pada 25 Maret 2022.

"Bertempat di Rumah Pancasila, Jalan Semarang Nomor 32, Tawangmas, Semarang Barat terdakwa Yosep Parera dan Heryanto Tanaka bertemu dengan Dadan Tri Yudianto yang merupakan penghubung Hasbi Hasan," demikian dikutip dari surat dakwaan jaksa KPK.

Satu hari setelah pertemuan, yakni 26 Maret 2022 Yosep Parera menyerahkan surat permohonan tertanggal 23 Maret 2022 kepada majelis hakim yang menangani kasasi tersebut. Dadan kemudian meminta Heryanto untuk menyiapkan uang Rp11,2 miliar.

"Dadan meminta uang kepada Heryanto. Selanjutnya Heryanto Tanaka memerintahkan Na Sutikma Halim Wijaya untuk mentransfer uang dengan total Rp11,2 miliar," kata jaksa.

Namun Kaksa KPK tak merinci maksud permintaan uang itu. Namun dalam putusan

Budiman dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam sidang kasasi pada 4 April 2022. Budiman divonis penjara lima tahun. Sehari setelahnya Dadan menghubungi Yosep dan menyampaikan vonis sudah sesuai permintaannya.

"Meskipun terdapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prim Haryadi," kata jaksa.

Sebelumnya, KPK memastikan bakal memanggil ulang Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim nonaktif Agung Gazalba Saleh.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pemanggilan ulang Dadan Tri Yudianto sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

"Kalau kebutuhan proses penyidikan memerlukan, pasti dipanggil lagi. Artinya semua saksi ketika penyidikan membutuhkan, pasti dipanggil," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Dadan sejatinya diperiksa tim penyidik pada Senin, 12 Desember 2022. Namun, dia mangkir alias tak memenuhi panggilan pemeriksaan saat itu.

Meski demikian, hingga kini KPK belum melakukan pemanggilan ulang. Namun, menurut Ali, pihaknya memberikan kesempatan kepada Dadan untuk datang sebelum dipanggil ulang oleh penyidik.

"Itu kan hak dia untuk hadir (sebelum dipanggil ulang penyidik), makanya kita lakukan pemeriksaan," kata Ali.

Dalam kasus suap penanganan perkara di MA ini KPK sudah menjerat 14 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetyo Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti pada kamar pidana MA sekaligus asisten Gazalba Saleh), Redhy Novarisza (PNS MA), Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti MA).

Kemudian Desy Yustria (PNS pada kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS pada kepaniteraan MA, Nurmanto Akmal, (PNS MA), Albasri (PNS Mahkamah Agung), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara) Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).

Teranyar, KPK menjerat Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW).

Sudarajad Dimyati disangka menerima suap terkait dengan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dimyati diduga menerima Rp 800 juta untuk memutus koperasi tersebut telah bangkrut.

Kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana ini sendiri telah diputus oleh Mahkamah Agung. Dimyati yang menjadi hakim ketua dalam perkara itu menyatakan koperasi yang beroperasi di Jawa Tengah tersebut pailit. 

Padahal dalam tingkat pertama dan kedua, gugatan yang diajukan oleh Ivan dan Heryanto itu ditolak.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 hingga Kamis, 22 September 2022.