Jelang Pemilu 2024, Mahfud Md Minta Pers Mainkan Peran Cegah Disinformasi dan Hoaks

Mahfud Md berharap pers senantiasa menjadi standar etik dan memiliki kalkulasi yang tinggi juga check and recheck untuk mengawal agar bisa melihat yang rasional, terkait pemilu.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 26 Jan 2023, 13:16 WIB
Diterbitkan 26 Jan 2023, 13:15 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pers sudah ditetapkan sebagai pilar demokrasi dan penyuara kepentingan publik yang berimbang. Dia mendorong, pers mampu mempublikasi berita berbasis pada fakta dan bukan keberpihakan dari pihak-pihak tertentu, khususnya menjelang Pemilu 2024.

"Berkacara pada Pemilu 2014 dan 2019 adalah munculnya gerakan berita bohong dan disinformasi yang akan merugikan kita semua karena mengelabui pandangan publik terhadap pemilu," kata Mahfud yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar saat Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (27/1/2023).

Mahfud menegaskan, berita bohong dan disinformasi mengandung kebencian. Hal itu wajib menjadi kekhawatiran bersama, sebab berpotensi terjadi pembelahan sosial yang akan menjadi petaka bagi kemajuan bangsa.

"Di sinilah peran pers dapat menjadi pilar demokrasi yang memiliki peran yang amat sangat strategis menjadi jalan keluar dalam menghalau hoaks dan disinformasi," jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud mencatat bahwa media sosial juga memegang peranan penting saat ini. Dia berharap, pers tidak tergiring dan terus memegang standar etik untuk mengkalkulasi serta check and recheck terhadap informasi yang beredar luas di media sosial.

"Pers senantiasa menjadi standar etik dan memiliki kalkulasi yang tinggi juga check and recheck untuk mengawal agar bisa melihat yang rasional. Peran pers dalam sisi inilah yang paling diharapkan dalam pemilu serentak," dorong Mahfud.

Jangan sampai ada pembelahan di masyarakat

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar yang mewakili Menko Polhukam di Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers.
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri Gaffar yang mewakili Menko Polhukam di Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (27/1/2023).(Liputan6.com/ Muhammad Radityo Priyasmoro)

Mahfud berharap, Pemilu 2024 tidak mengulang insiden Pemilu sebelumnya yang berdampak pada pembelahan di masyarakat. Oleh karena itu, pers diminta cermat dan tidak melakukan pembiaran dalam mewarta yang hanya mengedepankan berita-berita yang klik bait semata.

"Pers dituntut memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran sentral dan strategis dalam memilih judul dan angle yang tidak larut dalam praktek sekedar bombastis dan tidak sesuai," tandas dia.

 

 

Infografis Nomor Urut 18 Parpol Peserta Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Nomor Urut 18 Parpol Peserta Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya