3 Fakta Terkait Perjanjian Politik Prabowo dan Anies yang Diungkap Sandiaga Uno

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini terungkap adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno lah yang akhirnya buka suara terkait perjanjian politik tersebut.

Sandiaga mengatakan, perjanjian politik tersebut dilakukan saat momentum Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Itu terkait Pilgub 2017, malam itu kita tanda tandangan, saya Pak Prabowo dan Pak Anies sebelum mendaftar ke KPU DKI tahun 2016 bulan September," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Januari 2023.

Dia mengatakan, perjanjian politik Prabowo dan Anies masih berlaku sampai saat ini. Perjanjian politik itu disebut berisi kesepakatan terkait pencapresan Prabowo dan Anies.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri," ucap Sandiaga.

Meski begitu, Sandiaga enggan mengungkap isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bias. Ditanya apakah isi perjanjian yang dibuat tulis tangan Fadli Zon itu berisi agar Anies tidak nyapres bila Prabowo nyapres, Sandiaga hanya bilang isinya demi kepentingan bersama.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," ujar Sandiaga.

Berikut sederet fakta terkait adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihimpun Liputan6.com:

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno buka suara soal adanya perjanjian antara ketua umum partainya, Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.

Menurut dia, perjanjian tersebut dilakukan saat momentum Pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Itu terkait Pilgub 2017, malam itu kita tanda tandangan, saya Pak Prabowo dan Pak Anies sebelum mendaftar ke KPU DKI tahun 2016 bulan September," kata Sandiaga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Januari 2023.

Sandiaga lalu menjelaskan, fisik daripada surat tersebut saat ini dipegang oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut catatan, lanjut Sandiaga surat tersebut dinotulensi oleh politisi senior Gerindra, Fadli Zon.

"Saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang dipegang oleh Pak Dasco," urai Sandiaga.

Sandiaga mengungkapkan perjanjian politik Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dibuat jelang Pilgub DKI Jakarta masih berlaku sampai saat ini.

Perjanjian politik itu disebut berisi kesepakatan terkait pencapresan Prabowo dan Anies.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri," ujar Sandiaga.

Sandiaga enggan mengungkap isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bias. Ditanya apakah isi perjanjian yang dibuat tulis tangan Fadli Zon itu berisi agar Anies tidak nyapres bila Prabowo nyapres, Sandiaga hanya bilang isinya demi kepentingan bersama.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," papar dia.

Menurut Sandiaga yang juga merupakan Menparekraf, perjanjian politik itu memiliki legalitas. Ditandangani bertiga antara Prabowo, Sandiaga dan Anies, serta bermaterai.

"Perjanjian itu sih legal, ditanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya," terang dia.

Terkait dari isi surat, Sandiaga mengaku enggan membocorkan. Menurut dia, bukan kapastiasnya memberitahukan ke publik soal isi dari perjanjian tersebut.

Namun secara tersirat, Sandiaga tidak menampik jika isi dari surat perjanjian tersebut adalah soal kesepakatan soal Pemilu Presiden seperti yang santer disebut belakangan ini.

Sebagaimana diketahui, diduga dalam butir-butir perjanjian tersebut disebutkan adanya larangan aroma persaingan dalam kontestasi di tingkat pencalonan presiden antara Prabowo dan Anies.

"Isi-isinya lebih etis disampaikan yang punya copy(salinan), saya tidak pegang. Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu ada Gerindra dan PKS, jadi mengatur bagaimana tantangan ke depan. Lebih etis disampaikan dan ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," Sandiaga menutup.