5 Tanggapan Berbagai Pihak Usai Terungkap Adanya Perjanjian Politik Prabowo dan Anies

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno akhirnya mengungkap adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski tak menjelaskan secara gamblang, Sandiaga Uno tidak menampik jika isi dari surat perjanjian tersebut adalah soal kesepakatan soal Pemilu Presiden atau Pilpres seperti yang santer disebut belakangan ini.

Sebagaimana diketahui, diduga dalam butir-butir perjanjian tersebut disebutkan adanya larangan aroma persaingan dalam kontestasi di tingkat pencalonan presiden antara Prabowo dan Anies.

Diungkapnya perjanjian politik Prabowo dan Anies itu pun mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam.

Arif melihat jika memang benar adanya, Anies bisa dipandang ingkar janji.

"Jika itu memang ada perjanjian maka Anies Baswedan bisa disebut ingkar janji pada Prabowo atau kacang lupa kulitnya," ujar Arif, Selasa 31 Januari 2023.

Arif menilai, Anies sebenarnya mengetahui perjanjian yang dia sepakati itu. Hal ini terlihat dari pernyataan Anies selama ini yang selalu bilang tidak akan melawan promotornya Prabowo dalam kontestasi politik.

Sementara itu, Tim Capres Anies Baswedan, Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 silam.

Namun, menurut Sudirman Said, perjanjian tersebut menyangkut utang piutang dan beban logistik Pilgub DKI Jakarta.

"Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," kata Sudirman Said saat dikonfirmasi, Senin 30 Januari 2023.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak soal terungkapnya adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihimpun Liputan6.com:

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkap adanya perjanjian antara ketua umum partainya, Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait Pilpres.

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai bahwa Anies Baswedan dapat dikatakan mengingkari janji apabila apa yang diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno benar.

"Jika itu memang ada perjanjian maka Anies Baswedan bisa disebut ingkar janji pada Prabowo atau kacang lupa kulitnya, " ujar Arif kepada wartawan, Selasa 31 Januari 2023.

Arif menilai, Anies sebenarnya mengetahui perjanjian yang dia sepakati itu. Hal ini terlihat dari pernyataan Anies selama ini yang selalu bilang tidak akan melawan promotornya Prabowo dalam kontestasi politik.

"Mungkin bisa dikatakan Anies lupa bahwa Prabowo orang yang telah menjadi promotornya dalam Pilgub DKI yang berjasa besar mengantarkan menjadi Gubernur," tuturnya.

Menurut Arif, Anies pun perlu hati-hati dengan dengan diungkapnya perjanjian itu oleh Sandiaga. Sebab publik bisa jadi akan melihatnya negatif.

"Ini tentu akan menimbulkan persepsi negatif bahwa Anies adalah orang yang ambisius mengejar kekuasaan," tandasnya.

Tim Capres Anies Baswedan, Sudirman Said, mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 silam. Namun, perjanjian itu menyangkut utang piutang dan beban logistik Pilgub DKI.

Sudirman mengatakan utang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies-Sandiaga menang Pilgub DKI. Sehingga, dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

"Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," kata Sudirman Said saat dikonfirmasi, Senin 30 Januari 2023.

Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga.

"Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu," tegas dia.

Meski membantah soal perjanjian utang, namun Sudirman menyebut pernah diminta Prabowo untuk menanyakan kesediaan Anies menjadi cawapresnya pada 2019 lalu. Akan tetapi, Anies menolak tawaran Prabowo tersebut.

"Berkali-kali saya diskusi jawaban beliau saya akan fokus mengurus Jakarta," ujar Sudirman.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perjanjian Prabowo-Anies memang ada namun bukan konsumsi publik.

"Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian? Ada. Tapi isinya apa, ya kita nggak mau buka karena itu bukan kosumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh, nanti masuk gerindra dulu tapi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 31 Januari 2023.

Dasco menyebut apabila ada pihak yang menyatakan perjanjian itu tidak ada, maka orang tersebut memang tidak tahu menahu soal Prabowo-Anies.

"Kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu gak ada, misalnya, orang itu mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak ekspos ke publik. Dan itu memang bukan buat konsumsi publik," kata dia.

Meski bersifat internal, Dasco menyebut kemungkinan untuk membuka perjanjian itu ke publik tetap ada.

"Nanti di kesempatan lain, ya lihat perkembangan lah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya," pungkasnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyatakan ada perjanjian antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait Pilpres. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyatakan tidak akan mempermasalahkan isi perjanjian tersebut.

"Kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau nggak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 31 Januari 2023.

Gerindra, kata dia, tidak tertarik dengan isi ataupun membahas perjanjian Prabowo-Anies, sebab Gerindra hanya akan fokus memenangkan Prabowo sebagai capres.

"Sudah lah, sekarang kami fokus pada bagaimana memenangkan Prabowo sebagai presiden 2024. Kami nggak tertarik lah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024," tegas dia.

Habiburokhman juga mengaku tidak mengetahui isi perjanjian itu. Ia juga tidak mau memaksa Anies mematuhi isi perjanjian.

"Kita nggak tahu, kalau toh ada, siapa yang bisa memaksakan seperti perjanjian perdata," tandas dia.

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi soal adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan.

Menurut Cak Imin perjanjian politik antara Prabowo-Anies merupakan urusan internal keduanya. Oleh sebab itu, Cak Imin mengaku tak tahu soal detail perjanjian politik yang terjadi antara kedua pihak itu.

"Itu urusan internal kedua belah pihak ya kita enggak tahu," kata Cak Imin ditemui saat acara Ijtima Ulama Jakarta oleh PKB di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).