Heboh Polemik Utang Anies Baswedan Rp50 Miliar saat Pilkada DKI Jakarta 2017

Liputan6.com, Jakarta - Isu soal utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno mencuat ke publik. Hal itu pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa saat diundang menjadi narasumber dalam Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Minggu, 5 Februari 2023.

Menurut Erwin, utang piutang tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian pada saat Pilkada DKI 2017. Erwin menuturkan, pasangan calon Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Anies dan Sandi tak hanya memiliki perjanjian politik, tetapi juga perjanjian utang-piutang.

Erwin menyebut surat perjanjian tersebut disusun oleh Rikrik Rizkiyana yang merupakan pengacara Sandiaga Uno. Adapun isi perjanjian tersebut yakni Sandiaga Uno meminjamkan uang kepada Anies Baswedan.

Lebih lanjut, kata Erwin, nilai utang piutang antara Anies dan Sandi mencapai Rp 50 miliar. Saat itu menurut Erwin, kondisi keuangan masih sulit pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Menanggapi hal itu, Wakil Dewan Penasihat Partai Gerindra Sandiaga Uno tak menampik adanya utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepadanya saat Pilkada DKI 2017 lalu sebesar Rp50 miliar. Dia pun mengaku tidak ingin membahas lebih lanjut perihal tersebut.

“Ya, setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” tutur Sandiaga di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).

Menurut Sandiaga, keterangan lebih lanjut lebih baik disampaikan oleh para pihak yang mengetahui dan berkepentingan saja.

“Tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus kepada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa suka cita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku hubungannya dengan Anies Baswedan baik-baik saja. Bahkan dia tetap menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu sebagai sahabat.

“Alhamdulillah baik dan kami bersahabat. Tentunya sebagai seorang sahabat yang tugasnya saya ada di kementerian, fokus saya pada tugas saya untuk memulihkan ekonomi, tentunya menjaga dan mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” Sandiaga menandaskan.

Demokrat Angkat Bicara

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman angkat bicara terkait polemik hutang-piutang bakal calon presiden Partai NasDem Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Dia menilai, isu tersebut dimunculkan untuk merusak citra Anies.

"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak," kata Benny, kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

"Itu biasa itu, sudah mulai diproduksi narasi yang tujuannya untuk mendiskreditkan Anies dengan berbagai cara dengan membangun isu, membangun narasi politik identitas, membangun korupsi Anies, membangun narasi Anies gagal di DKI membangun narasi bahwa Anies itu orang Arab, membangun narasi bahwa Anies itu punya hutang," tambahnya.

Menurutnya, isu tersebut tidak perlu diperbesar, sebab pihak yang mengeluarkan isu tersebut menggambaran kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan karena Anies menjadi capres di 2024.

"Mengapa cemas? karena ya semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki-oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," tegasnya.

"Mereka tahu, karena itu mereka yang tidak menginginkan ini terjadi mulai cemas, dan mulai menjagokan boneka-bonekanya ya kan," imbuh Benny.

Adapun Jubir Anies Baswedan, Hendri Satrio, membenarkan soal isu utang-piutang antara Anies dan Sandiaga Uno yang ramai usai disampaikan oleh mantan tim sukses Anies-Sandi pada Pilgub DKI, Erwin Aksa.

Menurut Hendri, usai berkomunikasi langsung dengan Anies, utang tersebut sudah dibayar dengan kemenangan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Artinya, dengan kemenangan tersebut tidak ada kewajiban dari Anies untuk melunaskan dalam bentuk uang kepada Sandiaga Uno sebagai pihak yang diutangkan.

“Utang piutang itu ada, angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi (Rp50 Miliar) itu ada. Tapi dalam ketentuan itu ada kebiasaan yang tidak lazim yaitu biasanya kalau orang utang itu buat Pilkada, pokoknya menang balikin. Kalau kalah, tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies tidak gitu, dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang selesai utangnya. Lunas dianggapnya,” jelas pria karib disapa Hensat ini seperti dikutip, Selasa (7/2/2023).

Hensat memastikan hal itu dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih. Menurut Anies, saat itu Sandiaga merasa ikhlas karena akhirnya dapat menjadi pemenang dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Ada hitam di atas putih. Jadi kalau Mas Sandi bilang ikhlas ya harus diikhlasin karena menang. Jadi agak lucu statement-nya. itu kebiasaan baru yang perlu ditiru,” jelas dia.

Menurut Hensat, rakyat menjadi pihak yang diuntungkan dalam skema pengembalian utang dengan kemenangan ini.

Sebab, seorang kepala daerah menjadi tidak memiliki beban finansial bahwa harus mengembalikan dana yang dipinjam untuk roda kampanye.

“Kalau menang lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkada, ongkos pilgubnya."

"Jadi sampai saat ini tidak ada perjanjian yang ada perjanjian antara Anies dan rakyat Jakarta dan itu sudah diselesaikan. Itu 2 poin yang harus saya sampaikan,” dia memungkasi.

Lebih lanjut, Hensat menuturkan bahwa perjanjian yang dilakukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017 bukanlah soal utang piutang melainkan pinjam meminjam uang.

"Bukan utang tapi pinjam meminjam," kata Hensat ini seperti dikutip, Selasa (7/2/2023).

Dia menjelaskan, metode pengembalian uang dari Anies ke Sandi yang ditaksir berjumlah Rp 50 miliar. Sesuai yang disampaikan Anies, pinjaman tersebut dinyatakan selesai jika kemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017 berhasil diraih.

Menurutnya, frasa disepakati keduanya dalam perjanjian pinjam meminjam itu, baik Anies mau pun Sandiaga bukanlah kata lunas namun selesai.

"Jadi sudah selesai perjanjian itu setelah Anies-Sandi memenangkan Pilgub Jakarta,” urai Hensat.

Dia mengungkapkan, Anies menampilkan budaya baru dalam perjanjian prakontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Sebab, pada umumnya biaya operasional harus dikembalikan jika menang dan bila kalah ditanggung bersama. Namun kali ini, Anies meyakinian diri untuk menanggung uang itu sendirian jika kalah tetapi dianggap selesai saat berhasil menang.

"Ini budaya baru ditampilkan Anies bahwa kalah ganti biaya operasional tapi kalau menang selesai. Sehingga pemenang bisa konsentrasi ngurus rakyat," kata dia.

Selanjutnya, Hensat menyoroti maksud mantan tim sukses Anies-Sandiaga saat Pilgub DKI Jakarta 2017 yang mengungkap adanya perjanjian soal dana Rp 50 miliar antara keduanya. Padahal, dapat dipastikan oleh Hendri bahwa perjanjian tersebut sudah selesai tuntas dan kedua pihak sudah tidak ada yang mengganjal.

“Di suratnya clear kalau menang selesai. Tidak ada kewajiban apa apa lagi, beres! Makanya Sandiaga bilang tidak mau memperpanjang. Tapi coba tanya kenapa Erwin tiba-tiba ngomong?,” kata Hensat seperti dikutip Selasa (7/2/2023).

Hensat yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini menganalisis, alasan Erwin menyampaikan hal itu untuk memberi pengaruh publik yang menonjolkan citra wanprestasi terhadap Anies Baswedan.

Terlebih, hal itu disampaikan usai tiga partai dalam Koalisi Indonesia Perubahan yakni NasDem, Demokrat, PKS sepakat untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.

“Mungkin ingin mempengaruhi kesepakatan parpol dengan menampilkan sosok Anies yang wanprestasi,” urai Hensat.

Hensat mengaku, sudah mengetahui isi surat perjanjian yang berisi pinjam meminjam dana tersebut. Namun hal itu tidak bisa dibocorkan ke publik secara rinci karena ada nama-nama yang harus dihormati.

Selain itu, kata Hensat, dana sebesar Rp 50 miliar dipinjam Anies secara bertahap tidak sekaligus. Ujungnya, pada tahapan terakhir adalah selesai saat dinyatakan menang di Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Jadi 50 itu bertahap. Setiap tahapan perjanjian diakhiri kalau menang selesai. Ada 7 poin. poin 7 kalau menang selesai. Itu bagus. berani engga gubernur begitu? Sandiaga pasti taulah. kan Sandiaga bilang udah diikhlaskan. Tapi bahasanya bukan ikhlas, sudah selesai,” Hensat menutup.