Pengemudi Ojol Demo Tolak ERP Tuntut Kadishub DKI Jakarta Dicopot, Ini Respons Syafrin

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi demo pengemudi ojek online (ojol) yang meminta dirinya dicopot terkait kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Diketahui, demo tolak ERP kembali dilakukan pengemudi ojol di Balai Kota, Rabu (8/2/2023).

Syafrin mengatakan pihaknya bakal mendengarkan aspirasi dari massa pengemudi ojol. Dia menyebut bakal mengikuti prosedur yang ada.

"Baik jadi kami dari Dinas Perhubungan tentu akan mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan ojol yang menyampaikan aspirasi di depan. Apa yang akan mereka sampaikan akan kami terima. Tentu itu semuanya dalam rangka perbaikan layanan transportasi di Jakarta," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Syafrin tak menjawab secara lugas bakal menemui massa ojol yang sedang melakukan aksi. Menurut Syafrin, pihaknya hanya akan menerima perwakilan pengemudi ojol untuk mendengarkan persoalan yang disampaikan perihal ERP.

"Saya mengikuti prosedur, tentu mereka ada perwakilan yang akan kami merima untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Dan itu yang menjadi bahan kami untuk perbaikan dan ataupun penyempurnaan kebijakan yang nantinya akan disusun ke depan," jelas Syafrin.

Kendati demikian, Syafrin menyampaikan mediasi akan difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Dia berjanji akan berdiskusi dengan massa ojol tolak ERP.

"Belum, belum, karena sekarang rekan-rekan dari Kesbangpol sedang menyiapkan, setelah itu kami akan berdiskusi," ucap dia.

Ihwal tuntutan pencopotan dirinya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin menyerahkan keputusan tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Tentu kita serahkan kepada pimpinan, apapun itu tentu kita melakukan yang terbaik," kata dia.

Lebih lanjut, Syafrin menyampaikan bahwa dia tak pernah memberikan pernyataan soal demo ojol tak berefek terhadap penerapan ERP di Ibu Kota. Pasalnya, massa ojol mengaku tersulut menggelar aksi karena kalimat tersebut.

"Sekali lagi bahwa kalimat itu tidak keluar dari saya. Mungkin bisa dibaca secara terang benderang beritanya terkait dengan bagaimana pembahasan regulasi di dewan. Jadi tidak ada kalimat dari saya menyatakan bahwa demo ojol tidak berpengaruh," ungkapnya.

Seperti diketahui, Komunitas ojek online (ojol) dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Pantauan Liputan6.com, para ojol mengenakan atribut ojol lengkap. Mereka juga membawa sejumlah spanduk menolak kebijakan ERP diterapkan.

"Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi kemacetan atau copot," demikian bunyi spanduk tersebut.

"Kaum marjinal punya hak yang sama untuk memakai jalan raya bersama si kaya dan para pejabat yang mungkin saja korup," isi spanduk lainnya.

Pada orasinya, para orator mengungkapkan juga hendak bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

"Tolong dengar kami Pak, bapak tidak punya hak, bapak bukan dipilih kami oleh warga DKI Jakarta, bapak tidak punya wewenang untuk itu, bapak kira kami ini bodoh," kata salah satu orator di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Para ojol meminta agar kebijakan ERP dapat dikaji ulang anggota dewan. Sebab, kebijakan ERP itu dinilai bakal merugikan. Dalam orasinya, massa ojol juga memberikan dua pilihan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, antara lain tak menerapkan ERP atau memecat Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan! Kami hmohon kepada Gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memungut pajak untuk rakyatnya. Jangan sampai salah menerapkan yang sekiranya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga," kata orator.