Survei Litbang Kompas: Tren Berantas Suap dan Jual Beli Hukum Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta Litbang Kompas kembali merilis hasil survei terkait Tren Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Penegakan Hukum. Di tahun 2023 ini, tepatnya pada Januari 2023 Litbang Kompas mendapati kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum naik di banding pada Oktober 2022.

Pada Januari 2023, kepuasan publik mencapai 55,1 %, sementara pada Oktober 51,5 %. Namun kepuasan ini jauh menurun dibanding tahun 2021. Pada Januari 2021 kepuasan masyarakat mencapai 63,4 %, kemudian di April 2021 meningkat menjadi 65,6%.

Kemudian pada Oktober 2021 kembali turun menjadi 60,6 %. Di awal tahun 2022 naik lagi menjadi 65,9 %. Namun pada Juni 2022 turun lagi menjadi 57,5 %.

Survei yang dirilis pada Senin (20/2/2023) ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari 2023 hingga 4 Februari 2023. Total 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error +- 2,83 persen.

Dalam Tren Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Penegakan Hukum ini dibagi menjadi lima indikator. Pertama yakni menuntaskan kasus hukum. Dalam indikatornya, kepuasan publik masih terus menurut.

Pada Juni 2022, kepuasan publik terhadap penuntasan kasus hukum sebesar 59,7%, kemudian turun lagi pada Oktober 2022 menjadi 54,8%, dan pada Januari 2023 sedikit naik menjadi 55,2%.

Indikator kedua yakni memberantas suap dan jual beli kasus hukum. Pada indikatornya ini kepuasan publik di tahun ini makin rendah di banding tahun sebelumnya. Pada Juni 2022 sebesar 41,4%, kemudian Oktober 2022 menjadi 33,1%, dan pada Januari 2023 naik 37,9%.

Indikator ketiga yakni penuntasan kasus kekerasan oleh aparat/HAM. Pada Juni 2022 sebesar 53,7%, Oktober 2022 menjadi 45,8%, dan Januari 2023 menjadi 51,1%.

Indikator keempat yakni menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga. Pada indikator ini juga kepuasan publik kian menurun. Pada Juni 2022 sebesar 55%, Oktober 2022 45,3%, dan Januari 2023 menjadi 49,3%.

Indikator terakhir yakni memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada Juni 2022 kepuasan publik sebesar 50%, pada Oktober 2022 menjadi 42,9%, dan Januari 2023 naik menjadi 48%.