Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Objek Vital Berisiko Lainnya Bakal Diaudit dan Evaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan audit dan evaluasi zona berbahaya lain atau objek vital berisiko tinggi usai Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat, 3 Maret 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi setelah kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal ini mengingat wilayah itu termasuk zona bahaya sehingga menurut Jokowi tidak dapat lagi ditinggali.

“Harus ada solusinya, (Depo-red) Plumpang digeser, penduduk digeser, direlokasi, nanti diputuskan Pertamina dan Gubernur DKI,” kata dia, saat kunjungan ke lokasi pengungsian akibat terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, dikutip dari salah satu live streaming televisi, Minggu (5/3/2023).

Selain itu, pemerintah juga akan audit dan evaluasi zona berbahaya selain Depo Pertamina Plumpang.

"Zona berbahaya yang tak hanya di sini, harus diaudit dan evaluasi karena menyangkut nyawa,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan telah memerintahkan untuk audit dan evaluasi zona berbahaya.

Terkait keputusan relokasi penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang,  “Diputuskan 1-2 hari ini, Gubernur DKI Jakarta mencari solusi menjadi jelas. Ini memang zona air, dibuat sungai dibuat harus melindungi dari obyek vital, sangat berbahaya berdekatan masyarakat, apalagi dengan permukiman penduduk,” ujar dia.

Mengenai relokasi depo, Jokowi mengatakan, hal itu termasuk opsi. Namun, saat ini belum diputuskan. “Ini baru nanti dibicarakan, ada opsi-opsi, apakah depo digeser, masyarakat digeser. Kalau digeser tanah di mana, harus ditemukan solusinya,” kata dia.

Sebelumnya, sejak api berhasil dipadamkan, operasional Terminal BBM Plumpang, Jakarta PT Pertamina (Persero) telah berjalan normal hingga saat ini. Pertamina menjamin suplai BBM dan LPG tetap terjaga.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, demi menjaga kestabilan suplai, pasokan BBM dan LPG juga dikerahkan dari terminal terdekat.

"Dipastikan SPBU tidak ada antrian, jadi tidak perlu ada panic buying. Stok BBM di Jakarta, Banten dan Jawa Barat tersedia cukup," tegas Nicke dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Lebih lanjut, Nicke menyampaikan apresiasi atas kerjasama seluruh pihak dalam penanganan insiden kebakaran Depo Plumpang.

"Terimakasih kepada seluruh pihak, Kapolri, Panglima, Menteri BUMN, dan Dirjen ESDM. Juga kepada Pak Wapres yang telah memberikan atensi besar untuk warga terdampak," ungkapnya.

Investigasi 

Untuk melakukan investigasi penyebab kejadian, Pertamina telah berkoordinasi intens dengan aparat hukum serta membentuk tim gabungan. Investigasi dilakukan agar insiden serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Nicke menyampaikan bahwa estimasi kerugian juga masih dalam proses evaluasi bersamaan dengan investigasi. Hasil investigasi akan menjadi dokumen pendukung aksi tindak lanjut Pertamina dalam mengevaluasi seluruh aset demi penataan yang lebih baik,

"Tujuannya agar masyarakat aman, operasi aman," pungkas Nicke.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menyampaikan, musibah kebakaran yang terjadi di Depo Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina di kawasan Plumpang seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke rumah susun pasca-insiden yang sama pada 2009 lalu.

“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman yang hampir menempel dengan Tangki BBM raksasa yang berisiko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu risiko yang dihadapi oleh warga di wilayah berbahaya itu,” ujar Deddy dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).

Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di sekitar lokasi Depo Pertamina Plumpang. Tetapi warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan.

“Upaya merelokasi dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan memenangkan kursi Gubernur DKI pada tahun 2017 “ kata Deddy.

Oleh karena itu, Deddy berharap pemerintah pusat dan Provinsi DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut.

“Tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalah tersebut,” kata dia.

Deddy berharap agar Kementerian BUMN dan Pertamina segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase,” katanya.

Karena itu, objek vital berisiko tinggi seperti Depo Pertamina Plumpang ini harus jauh dari permukiman warga. “Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” ucap Deddy.

Anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan Pertamina ini meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi.

Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya yang besar. Warga yang mengungsi juga butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait pemukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy menandaskan.