Pertemuan Bilateral, Jokowi Apresiasi Kamboja soal Penyelamatan WNI Korban TPPO

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Rabu 10 Mei 2023, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Membuka sesi diskusi, Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan selamat atas keketuaan Kamboja di ASEAN pada tahun lalu.

"Presiden juga menyampaikan apresiasi terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan persnya usai pertemuan bilateral, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (10/5/2023).

Dia melanjutkan, kedua pemimpin membahas mengenai peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Retno memastikan, Presiden Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Kamboja.

"Termasuk keinginan Indonesia untuk terlibat di dalam pembangunan di Kamboja terutama di dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur," ungkap Retno.

Retno menyebut, Presiden Jokowi turut menyampaikan apresiasi atas bantuan Kamboja dalam penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang hingga kejahatan daring.

"Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Kamboja pada saat kita harus menyelamatkan para WNI korban human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terutama untuk kejahatan online scheme," ucap mantan duta besar Indonesia untuk Belanda ini.

Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen turut menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia atas insiden bendera Indonesia yang dipasang terbalik saat acara pendahulu sebelum upacara pembukaan SEA Games 2023 Kamboja.

"Perdana Menteri Hun Sen menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas insiden terbaliknya bendera Indonesia di awal acara pembukaan SEA Games," tutur Retno.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.