LKPP Arahkan Pengadaan Kontruksi di Pemkot Tangerang Gunakan E-Katalog

Liputan6.com, Jakarta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk bisa menggunakan e-katalog dalam pengadaan pekerjaan kontruksi. Menurut Hendrar penggunaan e-katalog dalam pekerjaan kontruksi selain mudah juga mempersingkat waktu lelang.

Hal tersebut disampaikan Hendrar Priadi saat sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan di Ruang Akhlakul Karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (31/5/2023).

"Di proses lelang melalui e-katalog tidak lagi diperlukan sanggah, dan enggak perlu lagi lelang ulang, sehingga bisa mempercepat proses pembangunan," ujar Hendrar dihadapan para PPK dan Pengguna Anggaran di lingkup Pemerintah Kota Tangerang.

Hendrar berharap ada keberanian dari pemerintah daerah untuk menggunakan e-katalog dalam pengadaan kontruksi di daerahnya masing-masing.

"Ada keberanian untuk kita bisa menggeser anggaran di kontruksi ini dengan cara e-katalog. Beberapa daerah sudah melakukan itu, terutama Jakarta,"

"Ada jalan beton permeter lari berapa, terus tayang. Ada beberapa perusahaan, diklik yang paling sesuai, langsung satu, dua hari kontraktornya datang ngukur, langsung kerja," paparnya.

Sebagai informasi, realisasi belanja melalui katalog di Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2023 ini diprediksi mengalami peningkatan di banding tahun lalu yang mencapai angka Rp 134,96 M. Dimana pada Mei tahun 2023 realisasi belanja e-katalog sudah mencapai angka Rp 129,65 M.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi memulai peluncuran inisiasi konsolidasi pengadaan pemerintah untuk tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu. Konsolidasi pengadaan tersebut diinisiasi untuk dapat mengupayakan efisiensi belanja pemerintah melalui penggabungan paket produk sejenis yang ada di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Sejumlah produk yang masuk dalam rencana pengadaan pemerintah pun disasar untuk diupayakan efisiensi, mulai dari laptop perkantoran, laptop media pendidikan, pupuk, alat kesehatan, hingga kebutuhan akomodasi pemerintah seperti tiket pesawat juga kamar hotel. "Kami mengumpulkan semua rencana pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga harganya bisa ditekan karena potensi pembeliannya dalam jumlah besar," tutur pria yang akrab disapa Hendi ini.

Untuk yang pertama, dirinya bersama LKPP RI fokus pada konsolidasi pengadaan laptop. Tak tanggung-tanggung melalui strategi konsolidasi pengadaan tersebut LKPP RI dapat mengupayakan efisiensi belanja hingga 49,52%, yaitu untuk pengadaan laptop administrasi perkantoran.

"Untuk produk ini harganya semula adalah Rp 15,75 juta. Tapi setelah kita kumpulkan semuanya, ternyata anggaran pemerintah untuk ini mencapai Rp 637,45 miliar," terang mantan Walikota Semarang dua periode itu.

"Jadi kita konsolidasikan dan kemudian dari penyedia harganya bisa turun jadi Rp 7,95 juta. Sehingga total ada sekitar Rp 315,69 miliar anggaran pemerintah yang bisa dihemat," lanjutnya.

Tak hanya itu, pada kesempatan yang sama LKPP RI juga melakukan konsolidasi pengadaan untuk laptop media pendidikan yang merupakan dana alokasi khusus fisik pendidikan.

"Kalau yang ini kita bisa capai efisiensi sampai 40,12% atau setara Rp 311,07 miliar karena yang semula harga satunya Rp 8,35 juta, setelah dilakukan konsolidasi pengadaan harganya bisa turun sampai 5 juta rupiah," terang Hendi.