Jokowi Kesal Anggaran Stunting dan Pengembangan UMKM Lebih Banyak untuk Perjalanan Dinas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya soal anggaran sejumlah program prioritas yang tak dimanfaatkan secara optimal. Jokowi mengungkapkan dari Rp10 miliar anggaran yang digelontorkan untuk program penanganan stunting, hanya Rp2 miliar yang betul-betul dimanfaatkan secara optimal.

Sisanya, kata dia, digunakan untuk perjalanan dinas hingga Rp3 miliar. Kemudian, Rp3 miliar untuk rapat-rapat dan Rp2 miliar untuk penguatan pengembangan lainnya.

"Contoh, ada anggaran stunting, Rp10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp10 miliar. Coba dilihat detail, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting," jelas Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Kantor BPKP Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

"Cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar. Yang untuk benar-benar beli telur itu enggak ada Rp2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini," sambungnya.

Dia menegaskan penganggaran seperti itu harus diubah agar permasalahan di Indonesia dapat selesai. Jokowi menyampaikan seharusnya Rp8 miliar dioptimalkan membeli makanan-makanan sehat untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Kalau Rp10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar, yang untuk Rp8 miliar itu ya untuk langsung telor, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu," kata Jokowi.

Tak hanya soal stunting, Jokowi menuturkan anggaran pengembangan UMKM yang totalnya mencapai Rp2,5 miliar juga tak optimal. Pasalnya, Rp1,9 miliar untuk dipergunakan untuk honor dan perjalanan dinas.

"Rp1,9 (miliar) itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 M, yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret," ujarnya.

Menurut dia, anggaran Rp2,5 miliar seharusnya dialokasikan untuk modal kerja, membeli mesin produksi, marketing, pameran, dan hal-hal yang dapat mengembangkan UMKM. Jokowi menekankan BPKB harus mengawasi agar anggaran yang digelontorkan benar-benar terasa hasilnya untuk masyarakat.

"Ini tugas BPKP, tugas BPKP sekarang sudah orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian/lembaga hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif," tutur Jokowi.

Selain itu, dia menyinggung anggaran pembangunan dan revitalisasi sebesar Rp1 miliar. Jokowi menuturkan seharusnya Rp900 juta untuk perbaikan, namun nyatanya Rp734 juta rapat dan perjalanan dinas.

"Kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar, mestinya Rp900 juta untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Rp734 juta. Artinya 80 persen, ini sudah enggak bisa lagi bapak/ibu sekalian," ucap dia.

Hal yang sama juga terjadi pada anggaran pengentasan kemiskinan. Jokowi menyampaikan hanya 1 persen dari total dana yang dianggarkan untuk perlindungan sosial.

"Contoh lagi, kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen. Mestinya itu diprioritaskan dulu," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, dia meminta BPKP mengawasi dan mengidentifikasi masalah-masalah penganggaran. Jokowi mengingatkan BPKP untuk memastikan agar anggaran yang dialokasikan dapat produktif sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen) nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif," pungkas Jokowi.