Polemik Hapus Wisuda TK hingga SMA, Nadiem Makarim Diminta Segera Buat Surat Edaran

Liputan6.com, Jakarta Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti angkat suara terkait polemik yang terjadi soal seremonial wisuda para pelajar yang dilakukan di tiap-tiap sekolah dan seolah menjadi agenda wajib saat kenaikan tingkat mulai dari TK hingga SMA.

Menurut dia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim wajib membuat aturan tegas.

"FSGI mendorong pemerintah agar lebih sensitif dalam hal menyikapi wisuda. Menteri Nadiem Makarim dapat membuat surat edaran yang berpedoman pada aturan yang sudah ada," kata Retno dalam keterangan diterima, seperti dikutip Selasa (20/6/2023).

Dia mengamini, wisuda menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid karena biayanya yang tidak sedikit. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, seremonial wisuda bukan hanya milik lulusan Perguruan Tinggi melainkan telah menjadi agenda prestise lembaga pendidikan dari TK hingga SMA.

Pro-kontra terjadi, sebagian orang tua murid menilai ada sisi positif dari kegiatan tersebut. Salah satunya menjadi momentum bagi sang anak yang naik ke jenjang yang lebih tinggi dan motivasinya.

Kendati demikian, Retno mewanti apakah hal itu sebanding dengan beban biaya ekstra bagi sebagian orang tua. Karena harus bayar biaya wisuda dan uang foto. Belum lagi anak harus ke salon, membuat kebaya/jas.

"Seluruh biaya itu tidak sedikit dan memberatkan para orang tua, terutama yang tidak mampu. Hal inilah yang kerap memicu pengaduan pungli dari masyarakat," ujar dia.

Solusi ke depan, Retno menghimbau sekolah/Madrasah agar mempertimbangkan secara lebih cermat dan bijak terkait manfaat dan dampak dari pelaksanaan wisuda.

Semisal wisuda tetap dilaksanakan tetapi dapat disederhanakan dari prosesi, pakaian, dan perlengkapannya. Lanjut Retno soal wisuda yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seragam khas sekolah yang telah dimiliki siswa.

"FSGI mengajak masyarakat khususnya para orang tua agar lebih bijaksana dalam mengikuti trend wisuda, karena bukan sesuatu yang wajib maka orang tua dapat mempertimbangkan sisi positif negatifnya," saran dia.

Selain itu, sambung Retno, Kemendikbud juga bisa menerbitkan edaran bahwa wisuda tidak wajib sehingga sekolah tidak membuat program wisuda yang seolah-olah wajib.

"FSGI mendorong Menteri Nadiem dapat membuat surat edaran agar orang tua meyakini bahwa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah," dia menandasi.