7 Jawaban Rocky Gerung Usai Viral Video Dirinya Diduga Hina Presiden Jokowi

Pengamat Politik Rocky Gerung akhirnya angkat bicara usai viral video dirinya diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut masih berupaya untuk mempertahankan proyek IKN dengan mencari investor dari China.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 06 Agu 2023, 14:45 WIB
Diterbitkan 06 Agu 2023, 14:45 WIB
Pengamat Politik Rocky Gerung akhirnya angkat bicara usai viral video dirinya diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut masih berupaya untuk mempertahankan proyek IKN dengan mencari investor dari China.
Pengamat Politik Rocky Gerung akhirnya angkat bicara usai viral video dirinya diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut masih berupaya untuk mempertahankan proyek IKN dengan mencari investor dari China. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik Rocky Gerung akhirnya angkat bicara usai viral video dirinya diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut masih berupaya untuk mempertahankan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mencari investor dari China.

Rocky Gerung menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat perselisihan kelompok yang pro dan kontra atas kasus dugaan penghinaan Presiden Jokowi tersebut.

"Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini, yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu," tutur Rocky di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 4 Agustus 2023.

Rocky memahami terjadinya perselisihan publik atas kasusnya. Bagi yang mengerti dirinya dan mendukung, hal itu dinilai bukan bentuk penghinaan namun bagian dari kritik publik kepada pejabat negara.

"Saya berterima kasih kepada, mereka justru menganggap saya membuka pembicaraan soal diskursus apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Saya berterimakasih kepada mereka," kata dia.

Rocky pun menegaskan tidak ada kritik atau pun hinaan terhadap Presiden Jokowi sebagai individu. Menurutnya, ada pihak yang mencoba memancing di air keruh dalam momen tahun politik ini.

"Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi secara individunya tidak. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Pak Jokowi mengerti yang disampaikan saya itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu," terang Rocky.

Berikut sederet jawaban Pengamat Politik Rocky Gerung usai viral video dirinya diduga menghina Presiden Jokowi dihimpun Liputan6.com:

 


1. Minta Maaf Akibat Kegaduhan

Pengamat politik Rocky Gerung
Pengamat politik Rocky Gerung saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com).

Pengamat Politik Rocky Gerung menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat perselisihan kelompok yang pro dan kontra atas kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjeratnya.

"Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini, yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu," tutur Rocky di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 4 Agustus 2023.

Rocky memahami terjadinya perselisihan publik atas kasusnya. Bagi yang mengerti dirinya dan mendukung, hal itu dinilai bukan bentuk penghinaan namun bagian dari kritik publik kepada pejabat negara.

"Saya berterima kasih kepada, mereka justru menganggap saya membuka pembicaraan soal diskursus apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Saya berterimakasih kepada mereka," ucap dia.

Rocky Gerung merasa tetap banyak yang mendukung, memuji, dan bahkan menganggapnya telah memulai suatu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi.

"Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan ke publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan, kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu," kata dia.

"Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsori oleh siapapun, kan itu maksudnya kan," sambung Rocky.

 


2. Klaim Tak Hina Individu Jokowi, Sebut Ada yang Memancing di Air Keruh

Rocky Gerung dan Tompi Jadi Saksi Persidangan Ratna Sarumpaet
Akademisi Rocky Gerung menyapa awak media saat hadir menjadi saksi pada persidangan Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa (23/4). Rocky Gerung menjadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus berita bohong Ratna Sarumpaet. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Rocky Gerung menegaskan tidak ada kritik atau pun hinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Individu. Menurutnya, ada pihak yang mencoba memancing di air keruh dalam momen tahun politik ini.

"Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi secara individunya tidak. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Pak Jokowi mengerti yang disampaikan saya itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu," tutur dia.

Rocky Gerung menyampaikan, secara personal hubungan antara dirinya dengan Jokowi baik-baik saja. Bahkan beberapa kali dia mengaku diminta untuk mengkritik anak-anaknya, dan menerima undangan sebagai tamu VIP.

"Sekarang pertanyaannya sekarang kok kenapa jadi soal. Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu, mengambil keuntungan dari problem ini," kata dia.

Di dalam demokrasi, lanjut Rocky, persaingan pikiran dilegalkan, dan bahkan dianjurkan agar publik dapat mengetahui mana yang disembunyikan, orisinal atau genuie, atau malah palsu.

"Nah kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik, mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam dengan Pak Jokowi," ucap Rocky.

 


3. Sebut Ada Kekuasaan Cari Cara Batalkan Demo Buruh 10 Agustus

FOTO: Haris Azhar Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut
Rocky Gerung mengenakan masker dengan tanda silang (x) saat hadir mendampingi pemeriksaan Direktur Lokataru Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/3/2022). Haris Azhar diperiksa dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Kemudian, Rocky Gerung menyebut bahwa pembahasannya atas Undang-Undang Omnibus Law di forum pertemuan dengan para buruh menjadi salah satu langkah pemegang kekuasaan menghentikan aksi 10 Agustus 2023 nanti.

Salah satunya dengan memanfaatkan pernyataan-pernyataannya yang berujung menjadi laporan polisi.

"Saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti terhadap apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu, satu soal IKN, satu soal Omnibus Law," kata dia.

Rocky menegaskan, dirinya mendukung gerakan demo buruh pada 10 Agustus 2023 lantaran sudah berbulan-bulan proposal buruh diabaikan oleh pemerintah.

Dalam forum itu, dia menerangkan bahwa Omnibus Law itu merupakan kemaksiatan dalam politik, karena menghina dan menyingkirkan hak para buruh untuk memperoleh kesejahteraan.

"Kalau ada dalil nggak itu bagus, loh kenapa kalau bagus buruh sudah berbulan-bulan melakukan demonstrasi. Saya juga tahu bahwa Undang-Undang itu sudah bolak balik ditolak di Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bisa di-Perpu-kan, lalu barang yang sama dijadikan Undang-Undang," ucap dia.

"Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan bisa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Saya memang pro buruh, lalu saya dianggap mengomporkan buruh untuk 10 Agustus, bukan,” sambungnya.

Menurut Rocky, buruh memang sudah berencana secara periodik terkait pelaksanaan demonstrasi, jadi bukan dirinya yang mencetuskan. Malah yang terjadi, dia dianggap mendorong makar dan lain-lain sehingga menyebabkan terjadinya keriuhan.

"Itu saya membela buruh di situ. Sendainya saya tidak pidato di situ mungkin ndak ada soal. Tetapi bentuk kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi karena itu dicari cara supaya diabort (dibatalkan)," papar dia.

 


4. Bahas soal Moeldoko Pasang Badan untuk Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyinggung soal pernyataan Rocky Gerung ke Presiden Jokowi. Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Lizsa Egeham/Liputan6.com).

Selain itu, Rocky Gerung menanggapi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang seolah menegaskan siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut tidak berbeda seperti sikap seorang preman.

"Dia marah juga tuh, ‘saya akan pasang badan’. Saya bertanya Pak Moeldoko ini Relawan?, karena bahasanya sama, ‘kami pasang badan’. Padahal Pak Moeldoko adalah pejabat publik yang mengatakan bahwa oke ada problem, mari diselesaikan secara argumen atau hukum. Pasang badan itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan," tutur Rocky.

Menurut Rocky, kritik tajamnya untuk Jokowi tidak diarahkan kepada personal atau individu, melainkan terhadap pengemban jabatan, lembaga publik, serta kabinet kerjanya. Atas sikap Moeldoko, dia menilai telah terjadi kegagalan percakapan intektual dalam membawa bangsa menuju lebih baik.

"Ini saya nggak ada dendam dengan Pak Moeldoko, Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya harus ambil posisi itu, karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. Jadi itu dasarnya teman-teman, bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum, oke saya terima," kata dia.

Rocky mengaku telah menggunakan bahasa yang seharusnya mudah dimengerti para pemangku kebijakan, dalam melayangkan kritik baik soal Ibu Kota Nusantara (IKN) atau pun Undang-Undang Omnibus Law. Namun, upayanya tetap tidak juga dipahami.

"Pernah nggak Jokowi minta izin ke masyarakat adat? Tidak. Bentuk minta izinnya adalah amdal. Amdal adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal penting. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara amdal. Itu cara berpikir yang kacau," ujar dia.

 


5. Tanggapi soal Masyarakat Dayak, Pertanyakan Menghina di Mananya

Rocky Gerung dan Tompi Jadi Saksi Persidangan Ratna Sarumpaet
Akademisi Rocky Gerung menyapa saat hadir menjadi saksi pada persidangan Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa (23/4). Rocky Gerung menjadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus berita bohong Ratna Sarumpaet. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Rocky Gerung menanggapi adanya kelompok masyarakat dayak yang menganggapnya melakukan penghinaan tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rocky Gerung mengaku kaget dengan hal tersebut.

"Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat dayak. Di mana hinaannya? Justru saya membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina," tutur Rocky.

Dia mengaku bisa lima hingga enam kali diundang oleh komunitas masyarakat adat di Kalimantan untuk meminta pendapatnya tentang IKN. Dia pun menegaskan, IKN berbahaya secara diplomasi, geopolitik, bahkan kebudayaan.

"Karena pasti kalau ada IKN di situ masyarakat adat akan tersingkir, itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar, segala macam di situ, jadi kalau ada suatu teatrikal ada binatang digorok di situ saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya," kata Rocky.

 


6. Rocky Nilai IKN Menggerogoti APBN

Pengamat politik Rocky Gerung
Pengamat politik Rocky Gerung saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com).

Rocky Gerung menegaskan, sangat mencintai bumi Kalimantan, sehingga sampai dengan saat ini mengkritisi pembangunan IKN, meminta agar tidak ada Tanah Borneo yang dijual ke asing.

"Pada waktu itu dua hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam, bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang udah saya kasih konsesi 180 tahun Anda tolong buatkan kami, bagaimana mungkin. Itu yang disebut presiden menjual negara, kenapa presiden ya memang faktanya presiden berupaya menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia sudah jualan ke negara-negara Arab nggak bisa, ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu," terang Rocky.

Jika IKN dijalankan, kata Rocky, tentu akan ada perjanjian-perjanjian tertentu yang disinyalir dapat merugikan. Bahkan ke depannya, IKN dinilainya dapat mengerogoti APBN yang seharusnya dapat dipakai untuk pendidikan tinggi dan pemasalahan stunting anak-anak Kalimantan.

"Demikian juga di tempat lain, mungkin NTT, NTB, Papua, ada orang yang merasa tersinggung iya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yg picu, bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan, kenapa mesti pakai kekerasan," ujar dia.

"Tapi saya menangkap itu, bahwa kemarahan itu harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya akan membuat saya mengatakan saya akan terus mengambil resiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat," sambung Rocky.

 


7. Mengaku Dipersekusi saat Beri Kuliah Umum

Rocky Gerung menanggapi adanya kelompok masyarakat dayak yang menganggapnya melakukan penghinaan tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jokowi
Rocky Gerung menanggapi adanya kelompok masyarakat dayak yang menganggapnya melakukan penghinaan tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jokowi. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Rocky Gerung menyatakan, ada gerakan yang menghalanginya untuk memberikan kuliah umum di berbagai kampus Indonesia. Seperti peristiwa di Yogyakarta, yang menurutnya dilakukan oleh massa dari PDIP.

"Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya, selama satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di 9-10 kota di Indonesia, di Lombok, Jawa Timur, Tengah, diundang para mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum, tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi," tutur Rocky Gerung.

Yang menggemparkan, lanjutnya, adalah saat kedatangannya untuk bertemu mahasiswa di Yogyakarta. Persekusi datang dari kelompok PDIP.

"Itu saya dihalangi untuk bertemu kurang lebih 1000, 1500, mahasiswa. Justu itu dihalangi oleh PDIP, dan saya merasa buat apa kalian menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah Undang-Undang, silahkan ubah Undang-Undang di DPR," ucap Rocky.

Rocky tidak habis pikir, dirinya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati Soekarnoputri mengedukasi tentang pikiran bangsa. Dengan adanya sikap menghalang-halangi tersebut oleh partai, bagaimana bisa menyalurkan ilmu tersebut.

"Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu seluruh akademisi itu, jadi ada dugaan saya bahwa soal ini sebenarnya soal biasa saja, dibawa ke jalur hukum, bawa ke jalur hukum. Tetapi jangan menghalangi saya berbicara dengan para mahasiswa," Rocky menandaskan.

Infografis Deretan Pasal dalam Draf RKUHP Atur Penghinaan Presiden-Wapres. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Deretan Pasal dalam Draf RKUHP Atur Penghinaan Presiden-Wapres. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya