Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah tidak memberi subsidi untuk tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dia mengatakan tarif untuk KCJB akan ditentukan oleh manajemen KCJB yakni, PT KCIC dengan berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan.
"Tidak ada subsidi (tarif KCJB)," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Rabu (13/9/2023).
Baca Juga
"(Tarif) yang menentukan juga manajemen (KCIC) berdasarkan konsultasi dengan Kemenhub," sambungnya.
Advertisement
Dia memastikan tarif KCJB akan ditetapkan berdasarkan kalkulasi yang matang. Jokowi ingin masyarakat terdorong untuk menggunakan transportasi massal.
"Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," jelasnya.
Jokowi menargetkan peresmian kereta cepat dilakukan pada awal Oktober 2023. Dia ingin masyarakat mencoba terlebih dahulu kereta cepat dari Jakarta ke Bandung.
"Dilihat orang kan mesti merasa dulu. Orang pasti mencoba dulu baru menentukan sikap. Belum ngerasain sudah mengomentari. rasain dulu 350 km per jam seperti apa dari Halim sampai ke Padalarang berapa menit tadi 25 menit," tutur Jokowi.
Pertama Kali Jajal Kereta Cepat, Jokowi: Nyaman, 350 Km/Jam Tidak Terasa
Jokowi mengatakan ini kali pertamanya mencoba kereta cepat dengan kecepatan 350 kilometer per jam.
Dia mengaku merasa nyaman saat menaiki kereta cepat dengan kecepatan yang tinggi. Jokowi menyebut KCJB yang memiliki kecepatan tinggi merupakan peradaban bagi Indonesia.
"Saya 4 kali datang ke proyeknya kereta cepat tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350 (kilometer per jam) tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Sehingga, ya ini lah peradaban. Kecepatan, kecepatan," kata Jokowi di Stasiun Padalarang Bandung Barat, Rabu (13/9/2023).
Dia menargetkan kereta cepat dapat diresmikan pada awal Oktober 2023. Jokowi berharap masyarakat dapat memanfaatkan kereta cepat sebagai mobilitas untuk mengurangi kemacetan dan polusi.
"Jadi kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Transjakarta sehingga kemacetan di jalan jadi dikurangi, polusi bisa dikurang," jelasnya.
Jokowi menyampaikan kemacetan di Jabodetabek dan Bandung membuat negara kehilangan Rp100 triliun. Untuk itu, dia berharap masyarakat dapat menggunakan transportasi massal.
"Arahnya ke situ, karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari 100 triliun," tutur Jokowi.
Advertisement