Pemerintah Garap Food Estate Merauke Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggarap lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

oleh Lizsa Egeham diperbarui 10 Okt 2023, 14:14 WIB
Diterbitkan 10 Okt 2023, 13:50 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, meninjau food estate di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan. (Dok Kemenko Perekonomian)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, meninjau food estate di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan. (Dok Kemenko Perekonomian)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggarap lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dia menyebut proyek ini sebelumnya pernah dikerjajan di era pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010.

"Food estate mau dibuat KEK nantinya. Di Merauke. Karena sudah pernah dikerjakan sejak tahun 2010, oleh Pak Harto," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurut dia, food estate di Merauke akan difokuskan untuk menanam padi dan tebu. Airlangga menyampaikan potensi produksi dari lahan food estate bisa mencapai 2 juta hektare.

"Kita belum bicara produksi, kita konsentrasi padi dan tebu. Kalau food estate kan bisa potensi 2 juta hektare, awalnya 200 ribu hektare," jelasnya.

Airlangga menuturkan anggaran untuk pembangunan food estate di Merauke akan diarahkan ke skema public private partnership atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Sehingga, diharapkan food estate tersebut dapat menarik banyak investor.

"Diarahkan ke PPP, public private partnership," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembangunan lumbung pangan atau food estate tidak semudah yang dibayangkan, karena produksi pada kali pertama biasanya gagal.

Jokowi menyatakan tetap akan membangun lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak ibu bayangkan," kata Jokowi pada 18 Agustus 2023.

 

Jadi Salah Satu Solusi

Menurut Jokowi, lumbung pangan menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi krisis pangan yang mengancam produksi, mengingat negara-negara kawasan dan global sedang menghadapi krisis tersebut.

Indonesia pada tahun ini dilanda penurunan produksi pangan, karena cuaca ekstrem El Nino. Untuk komoditas beras, pemerintah memperkirakan akan terjadi penurunan hingga 1,2 juta ton dari target produksi 30 juta ton.

Pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan produksi pangan pada musim tanam selanjutnya guna menangkal krisis pangan, sekaligus mengamankan kuota impor untuk menjamin pasokan pangan di dalam negeri.

 

Andika Perkasa soal Food Estate yang Gagal

Jenderal (Purn) Andika Perkasa buka suara soal program food estate yang dinilai gagal. Menurut mantan Panglima TNI tersebut, perlu adanya perbaikan dari hutan yang telah dibuka tersebut agar tidak terjadi kerugian.

“Yang kita lihat hutannya enggak ada, tapi kemudian pangannya yang disiapkan juga tidak ada, minimal butuh solusi untuk memperbaiki. Ada forgone opportunity (kesempatan yang hilang). Dengan memelihara hutan, ada keuntungan yang mungkin kita bisa peroleh. Salah satunya penyerapan air dan karbondioksida,” terang Andika Perkasa di kanal Youtube Youth TV.

Sebagai jenderal berpendidikan tinggi yang sekolah tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Andika Perkasa menyoroti tentang apa keuntungan yang bisa diperoleh dari sebuah program. Termasuk ia pun mempertanyakan keuntungan dari gagalnya food estate di Kalimantan Tengah.

“Kalau yang saya melihat dari perspektif public policy, pasti ada cost dan benefit. Biasanya kita lakukan analisa cost benefit atau cost effectiveness analysist. Cost benefit menunjukkan, benefitnya apa,” lanjut Andika Perkasa.

 

TNI Tak Dilibatkan

Meski program tersebut dieksekusi langsung oleh Kementerian Pertahanan, namun Andika mengaku saat dirinya masih menjabat baik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat maupun Panglima TNI, institusinya tidak dilibatkan.

“Saat program dimulai, saya menjabat sebagai KASAD. Waktu itu sudah disiapkan. Presiden banyak memberikan perintah kepada semua perintah, termasuk saya. Kita diminta masukan, waktu itu belum ditentukan dimana. Kita beri masukan secara umum. Setelah itu dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan, dan kami di Angkatan Darat kan tidak dilibatkan,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya