Ada Unjuk Rasa Lagi, Polri Terjunkan 1.489 Personel Gabungan di Depan Gedung DPR/MPR

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 1.489 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Kamis, (7/3/2024).

"1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Anton Elfrino Trisanto dalam keterangan tertulis.

Anton mengatakan, personel akan disebar untuk mengamankan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Di sisi lain, kepolisian juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI. Dalam hal ini, kendaraan dari ruas tol dalam yang akan mengarah ke pintu keluar depan DPR/MPR RI, akan diluruskan ke arah Slipi. Namun, rekayasa bersifat situasional, tergantung dinamika situasi dilapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," kata dia.

Anton mewanti-wanti aparat kemanan yang bertugas untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan memberikan pelayanan secara humanis. Selain, diharapkan peserta unjuk rasa melakukan aksi secara damai dan tidak merusak fasilitas umum.

"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," tandas dia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi hari ini, Selasa (5/3/2024) di depan gedung DPR RI, Jakarta, hanya riak-riak kecil. Hadi memastikan suasana di masyarakat damai dan tak ada yang mempersoalkan pemilu 2024.

"Ah itu kan riak-riak kecil lah ya, riak-riak kecil. Tapi kalau di masyarakat saya turun ke lapangan, kemarin lihat masyarakat juga damai. Mencari nafkah juga dengan tenang, tidak dipermasalahkan lagi masalah masalah pemilu, aman semuanya," kata Hadi Tjahjanto ditemui di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat.

Hadi menyatakan, berdasarkan pemantauannya di Kemenko Polhukam, situasi setelah pemilu masih aman. Dia meminta para pihak yang tidak puas atau merasa dicurangi dalam pemilu 2024 bisa membawa ke jalur Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

"Pantauan dari Kemenko Polhukam aman. Kemudian kita juga akan menunggu pengumuman tanggal 20 Maret nanti. Apabila ada permasalahan sengketa pemilu, ya disalurkan melalui Bawaslu dan MK. Ini adalah secara hukum," kata Menko Polhukam.

"Semuanya kita pandang secara hukum dan kondisi sampai saat ini aman," jelas mantan Panglima TNI ini.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi dan massa dari Petisi Brawijaya menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Aksi ini salah satunya untuk mendukung hak angket atas pemilu 2024.

Dalam demo ini sempat adanya aksi bakar ban sebanyak lima buah yang ditumpuk menjadi satu di tengah jalan raya menuju arah Slipi, Jakarta Barat.

Dengan adanya aksi bakar ban tersebut membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan gedung DPR/MPR RI ini pun ditutup secara total.

Akan tetapi, sebelumnya untuk jalur bus Transjakarta atau busway sempat dibuka dan masih bisa dilalui oleh kendaraan. Namun, hingga berita ini diturunkan jalur tersebut juga ditutup.

Tak hanya melakukan aksi bakar ban, mereka juga melakukan petisi dengan menuangkan tanda tangan mereka pada sebuah spanduk yang dibentangkan di jalan dengan bertuliskan 'Tolak Hasil Pemilu Dukung Hak Angket Tolak KKN'.

Dalam spanduk yang mereka bawa pun bertuliskan 'Mahasiswa dan Masyarakat Cinta Indonesia Tolak Pemakzulan Tolak Segala Bentuk Tindakan Yang Memecah Belah Bangsa Sukseskan Pesta Demokrasi 2024'.

Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyatakan pengaruh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat kuat untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Hadi menilai MUI punya peran penting menjaga kondusivitas pasca pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hadi usai bersilaturahmi ke kantor MUI di Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). Hadi diterima oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Anwar Abbas.

"Majelis Ulama Indonesia ini organisasi besar, di dalamnya ada 87 organisasi masyarakat yang bernafaskan Islam, sehingga pengaruhnya ke masyarakat untuk menjaga keharmonisan di masyarakat itu sangat kuat sekali," kata Hadi Tjahjanto usai pertemuan di kantor MUI.

"Dan kaitan dengan pasca pemilu, pileg, pilpres yang kondisinya saat ini juga masih terus kondusif, terus kita jaga, karena ini juga berkat dari kontribusi pada kiai yang ada di MUI ini," sambungnya.

Hadi berharap suasana yang kondusif bisa terjaga sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024.

Dia mengatakan, dengan situasi yang tentram ini, dunia akan melihat bahwa pesta demokrasi di Indonesia berjalan aman dan lancar.

"Ini sebuah harga diri bangsa. Itulah sebabnya kami mengajak ya, MUI terus menjaga kondisi yang saat ini terjadi, yaitu aman, tentram dan damai," pungkasnya.

Massa aksi demo menolak hasil pemilu 2024 dan mendorong penggunaan hak angket di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta telah mengakhiri demonstrasinya. Namun begitu, mereka memastikan akan datang lagi demi mengawal hak angket DPR RI.

Pantauan Liputan6.com, Selasa (5/3/2024), masuk pukul 17.30 WIB, orator menegaskan aksi demo akan dilanjutkan kembali dengan skala massa yang lebih besar.

"Kita datang lagi 8, 9, 10 untuk mengawal hak angket. Kita pastikan massa lebih besar dari ini," kata orator dari atas mobil komando.

Massa aksi pun riuh menyambut rencana tersebut. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa pemilu 2024 tidak sah.

"Karena terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematif dan masif, meminta DPR RI melakukan hak angket dalam kurun waktu 2x24 jam. Jika tidak, kami akan geruduk," teriak orator.

Adapun tuntutan massa aksi demo adalah sebagai berikut:

1. Makzulkan Jokowi penjahat demokrasi

2. Adili Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil quick count menyesatkan

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil pemilu curang

8. Laksanakan hak angket DPR MPR RI terkait pemilu curang

9. Usut tuntas grand design pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif

10. Diskualifikasi paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikkan harga cabai

14. Tolak kenaikkan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.