Dirjen Imigrasi Tangkap Aspirasi Petugas Labuan Bajo, Siapkan Fasilitas hingga SDM

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menangkap aspirasi jajarannya selama mengadakan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya soal keimigrasian di wilayah Labuan Bajo.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kupang, Marciana Dominika Jone melaporkan kepada Silmy, bahwa petugas Imigrasi di Labuan Bajo harus melayani 12 ribu turis asing selama 2023, namun fasilitas kantor terbilang minim.

"Kantornya menyedihkan Pak. Memang kita dapat tanah dari Pemda tapi tanah itu kecil. Di sisi lain yang di sana adalah rata-rata bukan orang-orang Labuan Bajo. Cost-nya amat mahal, biaya hidupnya amat mahal, gaji mereka lebih banyak ya lebih banyak cost jadi mereka tidak punya simpanan,” tutur Marciana kepada Silmy di Kupang, NTT, Jumat (8/3/2024).

Kondisi tersebut pun terjadi di wilayah lainnya, baik persoalan sarana dan prasarana yang tidak memadai hingga sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. NTT sendiri memiliki 21 kabupaten dan 1 kota dengan lima di antaranya masuk kategori wilayah 3T alias Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Selain itu, NTT memiliki wilayah tugas keimigrasian yang luas dan rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pekerja non prosedural, dan lalu lintas antar negara.

"Kerawanan lainnya adalah penyeberangan ilegal yang terjadi di Rote dan di perbatasan Atambua, Timor Leste. Dan juga pengungsi yang ada sebenernya resistensi juga bisa mengganggu kecemburuan sosial dari masyarakat NTT," kata Marciana.

Atas dasar itu, Marciana berharap Silmy dapat mengatasi pemenuhan SDM hingga fasilitas bagi para jajarannya, khususnya di NTT demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

“Saya mohon dukungan Pak Dirjen, terutama akan segera mengusulkan termasuk penambahan SDM dan sarpras pendukung pelaksanaan penegak keimigrasian,” ungkapnya.

Mendengarkan aspirasi tersebut, Silmy memastikan segala kebutuhan tersebut dapat segera terlaksana. Mulai dari SDM, fasilitas sarana prasarana, bahkan soal urusan tunjangan petugas.

“Nah pola komunikasi yang seperti ini yang saya inginkan. Pak ini tolong diperhatikan si A, B, C,” kata Silmy.

“Pimpinan tuh jangan pakai telepati. Misal ditanya siap arahan, arahannya apa, nanti salah,” ujarnya disambut tawa jajaran imigrasi.