Hak Angket Disebut Memperkuat Hubungan Prabowo dan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Wacana untuk bergulirnya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR terus didengungkan, meskipun di tengah ada pro dan kontra.

Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa mengatakan, rencana hak angket ini berpotensi tidak akan berhasil dan justru membuat hubungan dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap capres nomor urut 2, Prabowo Subianto makin solid.

“Apalagi kalau melihat solidnya Jokowi dan Prabowo saat ini yang terus kompak, rasa-rasanya wacana hak angket hanya pepesan kosong tanpa mempunyai arah dan masa depan yang jelas,” kata dia, Sabtu (09/03/2024).

Solissa memprediksi soliditas Jokowi dan Prabowo akan semakin kokoh dalam menghadapi serangan pihak lawan, salah satunya yang sedang digulirkan hak angket kecurangan pemilu.

Keduanya juga didukung oleh kekuatan politik besar dan para relawan yang militan.

"Jokowi dan Prabowo bukan hanya memiliki hubungan politik, tetapi kebangsaan. Keduanya sempat memiliki rivalitas yang cukup keras, tetapi kemudian bersatu dan sampai saat ini jadi simbol rekonsiliasi nasional," ungkapnya.

Sollisa menilai hak angket tak bisa membatalkan hasil Pemilu.

“Menurut saya hak angket boleh-boleh saja dilakukan, karena itu hak DPR dalam melakukan pengawasan. Namun yang perlu diingat bahwa hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu karena ranahnya berbeda,” ucapnya.

Di sisi lain, pengamat politik Ujang Komarudin melihat, usulan hak angket oleh partai-partai yang kalah pada Pilpres 2024 hanyalah bagian dari permainan atau game politik.

Untuk itu, permainan ini akan dihadapi oleh pihak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Ujang, usulan hak angket yang diusulkan oleh PDIP, PKS dan PKB ini akan dihadapi sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Bahkan, kata dia, hak angket ini akan layu sebelum berkembang karena mendapat perlawanan penuh dari pihak pemerintah.

Dia menyarankan agar pihak-pihak yang merasa hasil Pemilu 2024 curang baiknya menempuh lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau ke Baswaslu.

“Maka saluran yang bagus dan tepat untuk persoalan pemilu itu kan di Bawaslu, pidananya, sengketanya, prosesnya dan hasilnya di Mahkamah Konstitusi,” kata Ujang menyarankan.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni memastikan partainya akan melanjutkan hak angket DPR, meskipun nanti parpol lain mundur atau membatalkan rencana.

“NasDem sesuai dengan arahan ketua umum, dan kemarin pak Sugeng udah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP enggak ikut,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3/2024).

Sahroni meminta parpol pendukung paslon 02 tidak perlu takut ataupun anti dengan rencana hak angket. Ia menyebut hak angket untuk memuaskan dinamika di masyarakat dan bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau enggak ada apa-apa ya kenapa mesti takut. Wong yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lari ke pemakzulan,” kata dia.