Dimandat Prabowo, Rosan Roeslani Siap Jadi Ketua Paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional

Liputan6.com, Jakarta Usai purna tugas sebagai ketua tim kampanye nasional (TKN), Rosan Roeslani mendapat penugasan baru dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk melanjutkan kepemimpinannya di TKN. Namun bukan dengan nama TKN, melainkan Paguyuban Gerakan Solidaritas Indonesia.

Menanggapi hal itu, Rosan Roeslani mengaku siap. Menurut dia, penugasan tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh seorang presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Ya kalau diberikan (mandat) kita kan harus siap diberikan amanah, apalagi langsung oleh presiden terpilih Indonesia,” kata Rosan di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Senin (25/3/2024).

Meski secara detil Rosan mengaku belum mengetahui apa saja tugas yang akan diemban, namun dia yakin setiap penugasan adalah amanah yang bakal diselesaikan dengan baik. 

“Ya ini kan baru ya, kita belum bisa banyak berbicara lah. Yang penting kalau amanah kita Insya Allah kita jalankan sebaiknya-baiknya,” yakin dia.

Sebelumnya diberitakan, Tim Kampanye Nasional (TKN) yang selama proses kontestasi Pilpres 2024 berada di kubu Prabowo-Gibran secara teknis sudah berada di ujung masa bakti. Menurut Prabowo, hal itu dikarenakan periode kampanye sudah selesai maka mau tidak mau keberadaan TKN harus dipurna tugaskan.

“TKN memang harus berakhir karena kampanyenya sudah berakhir tapi paguyuban ini jangan bubar,” kata Prabowo saat berpidato di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Senin (25/3/2024).

Prabowo berharap kelompok yang ada dan sudah menjadi bagian dari TKN menjadi wadah baru dan tetap diketuai oleh Rosan Roeslani. Namun namanya diubah menjadi Paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional.

“Saya ingin paguyuban ini tetap bersatu dan menuju Indonesia emas.  Jadi kalau dengan demikian bagaimana kita mendaulat ketua TKN Pak Rosan sebagai ketuanya?,” tanya Prabowo.

Ide Prabowo itu langsung disambut antusias segenap anggota TKN yang hadir. Bahkan saat Prabowo mengatakan hendak voting terlebih dahulu terkait keputusannya, tampak suara aklamasi mendukung keinginan Prabowo.

“Saya kira tidak perlu voting ya, voting tidak? Sudah setuju kan?,” tanya Prabowo.

“Setuju!,” jawab anggota TKN.

Prabowo menambahkan tugas TKN adaah membersamainya di pemerintahan menuju cita-cita besar bangsa Indonesia, menciptakan generasi emas. Karena itu, paguyuban tersebut meski diketuai oleh Rosan namun dewan pembinanya akan dipegang oleh dirinya sebagai presiden saat sudah dilantik.  

“Jadi nanti ketua pembinanya saya sebagai presiden Republik Indonesia,” Prabowo menandasi.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut membutuhkan koalisi semipermanen untuk ke depannya, demi memastikan program strategis mereka tercapai. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA Ardian Sopa.

Terkait hal ini, pengamat politik Usep Saepul Ahyar menuturkan, wajar jika ada usulan tersebut. Dipandangnya ini untuk kontinuitas program agar tak bongkar pasang terus.

Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran memang membawa narasi berkelanjutan. Yaitu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya kira juga didasarkan mungkin pada pemikiran bahwa koalisi semi permanen itu untuk kontinuitas program atau kontinuitas menjalankan hal yang sifat strategis atau untuk hal-hal manajemen strategis sampai 2024, sehingga tidak bongkar pasang," kata dia, Senin (25/3/2024).

Pasalnya, setiap pembangunan yang dilakukan, seharusnya butuh kontinuitas. Misalnya, soal pembagunan IKN yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi. Tentu saja, tak mungkin bisa diselesaikan dalam satu periode.

Meskipun sudah diamanatkan oleh undang-undang, tapi bisa berpotensi terhenti jika tidak ada keberlanjutan oleh rezim penerusnya.

"Saya kira juga tidak bisa dibangun hanya satu rezim saja tapi juga dibangun oleh rezim yang lain baru bisa tercapai, kalau tidak misalnya prioritasnya sudah berbeda satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain mungkin fokusnya juga berbeda, jadi walaupun amanat undang-undang tetapi kan ada juga capres yang kemarin ingin mengubah atau mengoreksi," jelas Usep.