5 Hal yang Disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Jumat (5/4/2024) untuk menghadiri sidang sengketa Pemilihan Presiden atau sidang sengketa Pilpres 2024.

Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dalam kesempatan itu, ada sejumlah hal yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani. Dia menyatakan, pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di MK diperlukan untuk menjaga nalar demokrasi publik.

"Forum di MK kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik, dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaiaman APBN menjadi sarana gotong-royong anak bangsa untuk berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu," ungkap Sri Mulyani dalam paparannya di MK, Jumat (5/4/2024).

Dia memastikan, penyusunan APBN 2024 tidak terkait dengan siapapun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, APBN telah selesai jauh sebelum waktu pendaftaran paslon.

"Penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum batas waktu pendafataran capres-cawapres 25 Oktober 2023," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.

"Dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju sebagai paslon capres-cawapres 2024," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

Terkait bantuan sosial (bansos), Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepada MK bahwa tidak ada perubahan signifikan terkait anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial. Hal itu disampaikannya lantaran beberapa waktu lalu bansos diisukan dipolitisasi pada masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

"Dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial," terang Sri Mulyani.

Berikut sederet hal yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 dihimpun Liputan6.com:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diperlukan untuk menjaga nalar demokrasi publik.

"Forum di MK kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik, dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaiaman APBN menjadi sarana gotong-royong anak bangsa untuk berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu," ungkap Sri dalam paparannya di MK, Jumat (5/4/2024).

Menurut Sri, adanya ruang di MK dapat membuat kaum muda terpanggil untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya dan ia berharap progres di pemerintahan semakin baik.

"Mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah," ujar Sri.

Sri juga mengutip pepatah kuno yang menyebutkan bahwa rasa persatuan terus digaungka maka Indonesia akan semakin kuat.

"Seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 tidak terpengaruh oleh siapapun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam Pemilu Capres-Cawapres 2024.

"Penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa–siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menjelaskan, berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

Maka apabila disangkutpautkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada 13 November 2023.

"Bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, penyusunan dan pembahasan bersama DPR, serta penetapan APBN sebagai Undang - Undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun.

Sri Mulyani lalu menyebut banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik, lantaran mereka tidak mampu mengelola APBN dengan baik.

"Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk," ujar Sri Mulyani.

Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat. Oleh karena itu, ia menegaskan pengelolaan APBN yang sehat harus terus dijaga.

"Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemudian menegaskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa tidak ada perubahan signifikan terkait anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial.

Hal itu disampaikan, Sri Mulyani lantaran beberapa waktu lalu bantuan sosial (bansos) diisukan dipolitisasi pada masa kampanye Pemilu 2024.

Bendahara negara ini mengatakan, dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Justru perubahan perlinsos yang dikelola oleh Kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima kartu Indonesia pintar kuliah, serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah, bukan karena adanya Pemilu.

"Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, untuk belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama mengalami kenaikan sebesar Rp 7,47 triliun dibandingkan 2023, dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran.

Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan Rp 1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.

Selanjutnya, belanja subsidi yang disalurkan melalui BUN atau non KL mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

"Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlinsos untuk APBN 2024 dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional," beber dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan hingga kini belum disalurkan.

Pernyataan bendahara negara ini menjawab pertanyaan dari Hakim MK Suhartoyo yang bertanya terkait apakah anggaran Kemensos akan bertambah lantaran adanya BLT tersebut.

Menkeu menjawab, Kementerian Keuangan memang akan menambah anggaran Kementerian Sosial untuk BLT Mitigasi risiko pangan. Kendati begitu, Sri Mulyani mengakui program bantuan itu belum dieksekusi, lantaran Kemenkeu membutuhkan dokumen pengajuan anggaran dari Kemensos.

"Akan ditambahkan anggarannya namun tadi Bu Mensos menyatakan belum memulai," ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan Hakim MK.

"Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut jadi belum ada pelaksanaanya," pungkas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Namun, karena harga pangan masih mengalami kenaikan diperlukan intervensi dari Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

Targetnya bantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui ada sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran untuk program tersebut.

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan yaitu pada Januari hingga Maret 2024. Pada penyaluran pertama bantuan tersebut sekitar Rp 200.000 per bulan.