Pj Gubernur Jateng: Teknologi dan Inovasi Harus Jadi Model Penanganan Bencana

Liputan6.com, Bandung Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, kasus bencana masih cukup tinggi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Ia menyebut, kasus bencana itu tak lepas dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.

“Kejadian bencana dari tahun ke tahun masih terjadi. Ketika musim kemarau terjadi kebakaran, pada musim hujan terjadi bencana banjir, semuanya karena adanya perubahan iklim," ungkapnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penanggulangan bencana tahun 2024 di Hotel Pullman Grand Central, Bandung, Rabu, (24/4/2024).

Nana pun menyebut, dalam hal penanganan kebencanaan, prinsip pencegahan harus lebih dikedepankan.

"Pencegahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemetaan lokasi rawan bencana dan meminimalisir kejadian bencana," sebutnya.

"Model penanganan bencana tidak lagi menggunakan cara konvensional, tetapi lebih mengarah pada pengembangan teknologi dan inovasi, banyak contoh pengembangan teknologi dan inovasi terkait pencegahan dan penanganan bencana," jelas Nana.

Dirinya menyebut, bagaimana pengembangan teknologi yang diimplementasikan di Jawa Tengah berupa teknologi pendeteksi dini kejadian bencana longsor.

"Teknologi tersebut dikembangkan oleh masyarakat dan BPBD kabupaten, bahkan sudah dipraktikkan di tingkat desa di Kabupaten Banjarnegara," sebut Nana.

"Kita juga bisa menggunakan rekayasa cuaca atau dikenal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk cuaca ekstrem dan penanganan dengan water bombing juga akan lebih ditingkatkan (untuk kejadian kebakaran)," jelasnya.

Nana juga mengungkapkan, selain pengembangan teknologi, penanganan bencana juga dapat dilakukan dengan kembali menggalakkan penanaman dan perawatan pohon di lahan kritis.

"Selain itu, akan terus membentuk komunitas masyarakat tanggap bencana," ungkapnya.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Dirinya menyebut, masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tinggi.

"Hal ini menuntut penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif, seluruh langkah dan rencana tanggap darurat juga harus mampu mengurangi dampak bencana bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," katanya.

"Di sinilah setiap pemangku kepentingan pusat dan daerah dituntut berkomitmen untuk meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana,” jelas Ma'ruf.

Di sisi lain, Ma'ruf menjelaskan bahwa tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, aman, dan akurat. Menurutnya, kolaborasi bersama lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana dalam negeri perlu terus dioptimalkan,” jelasnya.

(*)