Menkumham Diminta Kawal Putusan Deportasi ABK MT Arman

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara nakhoda MT Arman, Pahrur Dalimunthe, berharap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi memberikan atensi pada kasus 21 ABK MT Arman.

Diketahui, Imigrasi, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan kepolisian bersepakat untuk mendeportasi 21 ABK MT Arman. Keputusan itu dihasilkan dalam pertemuan pekan lalu. Namun, hingga kini belum terlaksana.

Pahrur menerangkan, ketidaktegasan mendeportasi 21 ABK MT Arman berdampak serius. Sebab, masalah menjadi berlarut-larut dan melebar.

"Adanya upaya paksa mengembalikan para kru ke atas kapal menjadi salah satu risiko nyata akibat Imigrasi Batam tidak segera melakukan deportasi," kata Pahrur Dalimunthe, dalam keterangannya, Jumat (24/5).

"Kasus ini juga bisa merembet pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran. Padahal, hubungan kedua negara selama ini baik-baik saja," imbuhnya.

Imigrasi, sambung Pahrur, menjadi salah satu garda terdepan dalam meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, utamanya wisatawan mancanegara.

Apalagi, Batam menjadi salah satu destinasi tujuan turis asing dan kota perdagangan global. Kalau kinerjanya buruk, bisa menjadi perhatian mancanegara

"Bisa-bisa wisatawan mancanegara jadi enggan berkunjung dan memilih negara lain untuk berwisata," bebernya.