KSP Moeldoko Tegaskan Tapera Bukan untuk Biayai Program Makan Gratis dan IKN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ada hubungannya dengan program makan gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran dan anggaran pemerintah pusat.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5).

Lebih dari itu, Moeldoko mengatakan, Tapera juga tidak ada hubungannya untuk pembiayaan Ibu Kota Nusantara. Dia menyebut, IKN sudah mempunyai anggaran tersendiri.

"Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan," ucap eks Panglima TNI itu.

Moeldoko memastikan pengelolaan dana Tapera akan transparan. Sebab, ada anggota komite yang mengawasi.

"Transparansinya ada komite dipimpin oleh menteri PUPR, anggotanya menteri keuangan, menteri ketenagakerjaan, OJK berikutnya ada badan profesional ikut di dalamnya," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bukan iuran yang memotong gaji, namun seperti tabungan pekerja. Nantinya, kata dia, pekerja yang telah memiliki rumah dapat menarik uang tabungan tersebut saat usia pensiun.

"Jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam UU memang mewajibkan," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jumat (31/5/2024).

"Tapi bentuknya bagi mereka yang sudah punya rumah gimana? Apakah harus bangun rumah? Tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang fresh dan pemupukan yang terjadi," sambungnya.

Dia menyadari banyak masyarakat yang khawatir dan gelisah dengan munculnya program Tapera. Moeldoko menuturkan hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya pekerja terkait program Tapera.

"Memang belum dijalankan sosialisasi yang masif sehingga ada miss pemahaman, ada pertanyaan yang perlu untuk diberikan penjelasan lebih konkret," ujarnya.

Moeldoko berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah. Dia memastikan pemerintah akan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pengusaha.

"Kita masih ada waktu sampai 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultasi, enggak usah khawatir," tutur Moeldoko.