3 Fakta Munculnya Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Pemilihan Presiden oleh MPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR 1999 - 2004 Amien Rais mengusulkan amendemen UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan presiden lewat MPR. Amien Rais mengusulkan hal adanya Amandemen UUD 1945 itu setelah merasa bahwa pelaksanaan demokrasi saat ini merosot jauh.

Awalnya Amien Rais menceritakan saat menjabat Ketua MPR dan mengubah aturan yang berlaku, yaitu presiden dipilih MPR diubah menjadi dipilih langsung rakyat. Saat itu, ia merasa pemilihan umum (pemilu) langsung lebih baik karena bisa mencegah terjadinya politik transaksional.

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu melucuti kekuasaannya (MPR) sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," ujar Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024.

Amien mengaku menyesal telah mengubah aturan itu setelah melihat pelaksanaan pemilu sekarang yang sangat buruk. Dia mengatakan, pemilu saat ini mengandalkan uang dalam jumlah besar.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun (Rupiah). Ternyata mungkin. Nah, itu," ucap dia.

"Itu (politik uang) luar biasa. Jadi sekarang kalau (presiden) mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?," sambung Amien Rais yang juga merupakan eks Ketum PAN dan kini Ketua Majelis Syuro Partai Ummat.

Berikut sederet fakta terkait munculnya wacana amandemen UUD 1945 terkait pemilihan presiden dilakukan oleh MPR RI dihimpun Liputan6.com:

Ketua MPR 1999 - 2004 Amien Rais mengusulkan amendemen UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan presiden lewat MPR. Amien Rais mengusulkan hal adanya Amandemen UUD 1945 itu setelah merasa bahwa pelaksanaan demokrasi saat ini merosot jauh.

Awalnya Amien menceritakan saat menjabat Ketua MPR dan mengubah aturan yang berlaku, yaitu presiden dipilih MPR diubah menjadi dipilih langsung rakyat. Saat itu, ia merasa pemilihan umum (pemilu) langsung lebih baik karena bisa mencegah terjadinya politik transaksional.

"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu melucuti kekuasaannya (MPR) sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," ujar Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024.

Amien mengaku menyesal telah mengubah aturan itu setelah melihat pelaksanaan pemilu sekarang yang sangat buruk. Dia mengatakan, pemilu saat ini mengandalkan uang dalam jumlah besar.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun (Rupiah). Ternyata mungkin. Nah, itu," ucap dia.

Menurut Amien, agar presiden dipilih kembali oleh MPR RI, maka perlu amandemen UUD 1945. Amien pun mendukung amandemen tersebut.

Menurut Amien, masyarakat bisa menyampaikan pertimbangan soal usulan amandemen tersebut.

Tokoh kritis yang dikenal berani vokal pada Orba dan kini terhadap Presiden Jokowi ini mengatakan, praktik politik uang di Indonesia sudah sedemikian masif seperti di Amerika Serikat.

"Kan nanti orang berpikir, punya pertimbangan, tapi kalau rakyat itu patuhnya biasanya, di Amerika itu ada namanya demokrasi dolarisasi, tapi kalau di Indonesia itu demokrasi rupiahtokrasi," tutup lulusan Universitas Chicago, AS, ini.