Timwas DPR Tegaskan Pansus Haji Bukan untuk Kepentingan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI membantah tudingan yang menyebut wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk kepentingan politik. Timwas menilai, banyaknya masalah penyelenggaraan haji yang terus berulang setiap tahunnya, sehingga membutuhkan pansus untuk penyelesaian. 

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan Pansus Haji dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya. Hal itu disampaikan Selly saat menghadiri rapat bersama Kementerian Agama di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Jumat (21/2/2024).

“Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritisi, tidak akan menjatuhkan Kemenag. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan. Tidak ada kepentingan politik,” tegas Selly dalam rapat.

Selly menyampaikan, pembentukan pansus haji oleh Timwas DPR semata-mata untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Sebab, Timwas DPR menilai permasalahan-permasalah pada penyelenggaraan haji setiap tahunnya selalu berulang.

“Kepentingan kami adalah, bagaimana jemaah di tahun-tahun yang akan datang, agar dilayani dengan baik. Dari sisi pertama, manajemen kuotanya, baik itu kuota reguler maupun kuota haji khusus," katanya.

"Yang kedua, dari manajemen pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan operasionalnya. Yang ketiga, manajemen keuangan haji. Yang keempat adalah SDM dari petugas haji,” ujar dia menambahkan.

Senada dengan Selly, Anggota Timwas Haji DPR RI, John Kenedy Azis juga membantah tudingan pansus haji untuk kepentingan politik. Menurutnya, Timwas menemukan sejumlah catatan dalam penyelenggaraan haji tahun ini dan harus dilakukan evaluasi.

“Kita kan di DPR. Kalau di DPR ini kan lembaga politik. Pasti ada politiknya. Tetapi politik itu adalah sesuatu keputusan untuk mengarah kepada perbaikan,” kata John di Madinah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji masalahnya selalu terulang dari tahun ke tahun. Sehingga, perlu ada perubahan dan pembahasannya harus lintas sektor.

“Karena permasalahan dari pelaksanaan haji ini saya menganggap sudah masif, yang berlangsung secara terus menerus permasalahannya itu-itu aja," ujarnya.

Dia merinsi, berbagai persoalan klasik penyelenggaraan ibadah haji, antara lain keterlambatan penerbangan hingga kualitas makanan untuk jemaah.

"Soal delay pemberangkatan pesawat, over capacity, kemudian makanan yang tidak cocok, mengenai transportas yang kurang baik. Ini rentetan permasalahan ibadah haji, agar penyelesaian permasalahan ini komprehensif dan paripurna makanya butuh pansus,” jelas John.

Jika ada pihak yang menilai pansus dipolitisasi, tambah John, kepentingannya hanya untuk perbaikan ibadah haji ke depannya.

“Kalau dinilai ada politiknya, ya jelas ada politiknya. Karena DPR itu kan lembaga politi, gak mungkin lepas dari politik. Tetapi hasilnya, adalah untuk perbaikan pelaksaan ibadah haji ke depan,” ujar dia.