Muhadjir Effendy Kelakar soal Biaya Wisuda: Ditarik Tinggi, Enggak Ada yang Protes Walau Mahal

Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang juga kini menjabat sebagai Menko PMK Muhadjir Effendy berkelakar jika pimpinan Perguruan Tinggi bisa mencari keuntungan lewat biaya wisuda atau perpisahan.

Menurut dia, orangtua mahasiswa tidak akan keberatan untuk membayar biaya yang tinggi untuk wisuda anaknya tersebut.

Hal itu disampaikan dia dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR, Jakarta.

"Wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena, waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih," kata Muhadjir, Selasa (2/7/2024).

"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan," sambungnya.

Selain itu, dirinya menyarankan kepada pimpinan PTS untuk tidak menaikkan biaya pendidikan saat situasi ekonomi sedang tidak kondusif.

Muhadjir pun menyinggung kebijakan kenaikkan UKT beberapa waktu lalu yang sempat menuai banyak protes dari berbagai pihak.

"Ketika orang sedang gajinya sudah telat anunya naik pastilah protes itu. Jadi, menurut saya juga momentum kurang pas makanya saya sempat kritik itu," pungkasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diuji kepemimpinannya salah satunya fokus akan pendidikan dan bisa menyelesaikan masalah uang kuliah tunggal (UKT).

Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menunggu gebrakan Prabowo menyelesaikan hal tersebut, apalagi membuat uang pendidikan jauh lebih murah khususnya bagi siswa atau mahasiswa kalangan menengah ke bawah.

“Semoga Pak Prabowo memenuhi janjinya, lebih bagus kalau gratis buat mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah,” kata Totok, Rabu (29/05/2024).

Menurut pengajar di Universitas Paramadina itu, bangsa Indonesia masih membutuhkan banyak sarjana ke depan, apalagi angka partisipasi pendidikan tinggi saat ini hanya 30 persen.

Untuk itu, Totok mengatakan negara masih membutuhkan peningkatan pendidikan berkelanjutan dan janji Prabowo untuk menurunkan atau menggratiskan UKT patut diapresiasi.

“Kita perlu lebih banyak sarjana dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi yang sekarang hanya sekitar 30%. Syukur kalau bisa 50% dalam 2-3 tahun ke depan,” ucapnya.

Kehadiran Prabowo di tengah-tengah kekisruhan UKT menjadi harapan besar bagi para calon mahasiswa baru di seluruh tanah air. Apalagi Prabowo dinilai memiliki komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Meski diwacanakan isu kenaikan UKT akan terjadi tahun depan, yang artinya di bawah kepemimpinan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden, Totok berharap Prabowo – Gibran tidak membebani masyarakat di sektor pendidikan ini dengan cara meringankan bahkan gratis UKT di PTN.

“Kalau pemerintah tidak ingin membebani rakyat, sebaiknya UKT diturunkan bahkan gratis,” jelasnya.

Totok pun menyarankan agar pemerintah baru nanti bisa memperbaiki politik anggaran di sektor pendidikan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas negara dalam hal ini pemerintah, dan itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Perbaiki politik anggaran kita untuk sektor pendidikan agar tidak anomali. Amanah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu di dalamnya termasuk hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Dikatakan Totok, pendidikan sudah selayaknya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang mampu saja, melainkan merata agar mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memajukan bangsa.

“Jangan sampai hanya anak dari keluarga kaya saja yang bisa kuliah. Buka kesempatan untuk kuliah buat siapa saja, agar Indonesia memiliki manusia berkualitas dan kompeten untuk bekerja memajukan bangsanya,” pungkas Totok.