PKB: Tudingan Pansus Haji Urusan Pribadi Itu Melecehkan Keputusan Paripurna DPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyanggah tudingan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menyebut pembentukan Pansus Haji terkait urusan pribadi. Jazilul menegaskan pansus digelar sesuai konstitusi dan harus dihormati sebab itu keputusan Paripurna DPR.

"Dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan. Bukan hanya PKB, seluruh partai politik. Diputus di paripurna. Mana pribadinya? Jadi, tudingan untuk kepentingan pribadi itu, itu menurut saya tudingan yang melecehkan keputusan paripurna," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Terkait beredarnya surat dukungan ke Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Jazilul menyebut hal itu seperti leucon. Menurutnya, apabila Kementerian Agama benar, maka bisa dibuktikan di forum Pansus Haji.

"Itulah kelucuan. Kalau merasa benar, buktikan saja diproses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macam-macam itu artinya ada sesuatu, makin jelas. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” kata dia.

Jazilul menegaskan, Pansus Haji dibentuk atas keputusan seluruh fraksi di DPR tanpa ada pengecualian.

"Karena apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat. Karena DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia. Dari sejumlah fraksi. Bukan hanya satu fraksi. Semua fraksi sepakat. Tidak ada satupun yang tidak. Bukan hanya PKB. Apalagi pribadi. Nggak sama sekali," pungkas dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merasa pembentukan panitia khusus (pansus) angket haji oleh DPR RI tidaklah diperlukan, karena penyelenggaraan haji secara umum berjalan lancar.

"Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk Pansus ini," tutur Yahya usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Bahkan, pria yang akrab disapa Gus Yahya ini merasa masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana pelaksanaan haji tahun ini. Dengan sejumlah capaian yang berhasil dilakukan pemerintah untuk para jemaah.

"Masyarakat juga saya rasa bisa melihat, kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain, ya kalau perlu bikin survei," sebutnya.

Maka dari itu, Gus Yahya pun mempertanyakan tujuan dari pembentukan pansus ini. Dia mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi hanya untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," katanya.

Tidak hanya itu, Yahya juga menduga kritik dari Pansus Angket Haji juga erat kaitannya dengan posisi adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Meski demikian, Gus Yahya tidak ingin ambil pusing terhadap kecurigaan yang berkembang itu. Dia ingun melihat perkembangan lebih lanjut dari Pansus Haji tersebut.

"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum," kata Yahya

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan, Pansus Haji murni urusan pekerjaan wakil rakyat di Senayan yang didedikasi untuk umat muslim yang sudah menunggu terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu, dia tidak sepaham dengan narasi yang menyinggung hal itu adalah urusan pribadi para pihak terkait.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," tegas Marwan dalam keterangan diterima, Senin (29/7/2024).

Dia pun tidak sepakat, dengan anggapan yang menilai pansus haji dikaitkan dengan silang pendapat PKB dan PBNU. Sebab tujuan Parlemen membentuk hal tersebut untuk meminta penjelasan kepada Kementerian Agama yang dipimpin oleh Yaqut Cholil Coumas, adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

"Tidak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," yakin dia.

Marwan mengungkap, Pansus Angket Haji dibentuk karena Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak transparan soal data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ungkap dia.

Marwan menilai, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang diduga ditutup-tutupi itu. Harapannya, dugaan tersebut mendapat konfirmasi yang nyata.

“Terutama penggunaan visa  hak jamaah haji reguler yang tidak  diberikan  kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," pungkas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu.