Ma'ruf Amin Tak Bisa Hadiri Muktamar PKB, Yakin Konflik dengan PBNU Bisa Diselesaikan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung jalannya Muktamar PKB yang ke-6 di mana akan diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Dia berharap agar Muktamar PKB berjalan dengan lancar.

"Saya men-support supaya muktamarnya berhasil, berjalan baik, karena PKB itu kan salah satu partai yang memang perannya di dalam kehidupan berbangsa ini mempersatukan," kata Ma'ruf Amin, saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Namun, dia tak bisa hadir di Muktamara PKB. Sebab, dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Ya saya kira PKB partai yang berdaulat dan saya makasih sangat apresiasi, mungkin saya tidak bisa hadir karena saya ada kunjungan ke luar negeri," ucapnya.

Saat ditanya terkait konfilk PKB dengan PBNU, Ma'ruf Amin pun menyebut hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, dia meyakini persoalan tersebut akan cepat diselesaikan.

"Ya saya kira itu nanti bisa diselesaikan. Biasa dia itu suka gegera, akhirnya ger-geran," imbuhnya sambil tertawa.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengaku, telah bersilaturahmi dengan beberapa kiai di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) terkait perseteruan antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Saya sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro, hari ini sudah melakukan silaturahmi ke kiai kiai, ke beberapa PCNU dan lain sebagainya," kata Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Intinya tegas bahwa PBNU dengan PKB itu punya hubungan historis, aspiratif, dan juga kultural. Kami tidak akan pernah meninggalkan PBNU," sambung dia.

Maman memastikan, pihaknya bakal memperjuangkan segala aspirasi dari warga Nahdliyyin.

"Kami pun akan terus memperjuangkan aspirasi Nahdliyyin, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masukan seperti itu, kami akan menerima masukan itu," kata dia.

Kemudian, terkait dengan Muktamar PKB yang rencananya bakal digelar pada 24-25 Agustus di Bali. Hal ini sudah tidak bisa diganggu.

"Dan kalau ada orang yang mengadakan di luar agenda itu, berarti itu ilegal. Berarti itu tidak sesuai dengan aturan," pungkas Maman.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melaporkan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin terkait konflik PKB-PBNU.

Hal ini disampaikan Cak Imin usai menyambangi Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

"Ya (bahas konflik PKB-PBNU). Kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan, 'ya semua harus taat konstitusi. Karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda, satunya orpol, satunya ormas'," kata Cak Imin.

"Dan saya berharap PBNU untuk taat konstitusi. Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas," ujar Cak Imin.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI ini mengaku menghormati PBNU dan bahkan menerima masukan hingga kritikan. Meski begitu, ia menegaskan, jika PKB dan PBNU merupakan organisasi yang berbeda.

"Sekali lagi, saya menghormati PBNU, masukan-masukan yang saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah," ujar Cak Imin.

"Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional. masing-masing dijamin oleh konstitusi negara," sambungnya.

Selain itu, kata Cak Imin, Wapres Ma'ruf Amin berpesan agar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tidak ada (pesan khusus). Beliau hanya ya, bekerja sesuai dengan tugas masing-masing," ujar Cak Imin.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com