Garda Bangsa Siap Bubarkan Paksa Muktamar PKB Tandingan

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa yang merupakan badan otonom PKB menegaskan siap membubarkan Muktamar PKB Tandingan yang akan digelar pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Garda Bangsa mengaku akan melindungi kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB sah hasil Muktamar Bali.

"Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau menganggu Partai Kebangkitan Bangsa," kata Ketua Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam konferensi pers, Sabtu (31/8/2024).

Menurut dia, muktamar tandingan bersifat ilegal dan tidak memiliki dasar hukum serta konstitusi yang jelas. Tommy menyampaikan Garda Bangsa akan membela dan menjaga kepengurusan PKB yang sah.

"Maka dari itu, untuk menyikapi hal ini kami juga akan menjadi garda terdepan untuk membela dan menjaga PKB yang kita cintai bersama," ujarnya

Tommy menuturkan bahwa Muktamar PKB yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali merupakam muktamat yang sah. Pasalnya, muktamar itu diikuti seluruh DPW dan DPC PKB dari seluruh Indonesia.

Dalam muktamar itu, Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum DPP PKB dan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB sesuai AD/ART serta konstitusi. Tommy menyebut pihaknya siap menghadapi oknum-oknum yang menggelar muktamar tandingan.

"Pada saat muktamar PKB yang sah pada 24-25 Agustus di Bali kami juga telah melakukan hal yang sama. Kami bekerja sama dengan kepolisian, juga dgn para pecalang Bali untuk mengamankan area muktamar," tuturnya.

"Kami sudah menghadapi apa yang sudah dilakukan oknum-oknum tersebut, maka kami akan mengulanginya dan kami akan menghadapinya jika masih mengganggu PKB," sambung Tommy.

Sebelumnya, sebagian kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.

Selain itu pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.