Dipecat PDIP karena Gelembungkan Suara di Pileg 2024, Tia Rahmania Lapor Bareskrim Polri

Tia Rahmania merasa nama baiknya tercemarkan lantaran dituduh melakukan penggelembungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 agar mendapatkan kursi di DPR RI. Sebab itu, dia melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Polri.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 27 Sep 2024, 17:35 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2024, 17:35 WIB
Tia Rahmania
Tia Rahmania, Sumber: Instagram @tiarahmania_bantenofficial.

Liputan6.com, Jakarta Tia Rahmania merasa nama baiknya tercemarkan lantaran dituduh melakukan penggelembungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 agar mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Sebab itu, dia melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Polri.

"Saya yang sebelumnya adalah caleg DPR RI terpilih nomor satu Fraksi PDI Perjuangan, dalam kesempatan ini kami secara khusus hadir di Mabes Polri karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langlah yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada," ujar Tia Rahmania di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

Tia menyampaikan rasa kecewa mendalam atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) yang mengakomodir Putusan Mahkamah Partai PDIP yang secara sepihak telah menuduhnya melakukan penggelembungan suara. Padahal, PDIP baginya menjadi rumah tempat berlindung.

"Saya di sini, pada kesempatan hari ini, melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya (tidak ada penggelembungan suara). Oleh karenanya saya berinisiatif dengan didampingi oleh tim serta kuasa hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabes Polri ini," jelas Tia.

Tia menyebut, dirinya merupakan dosen yang juga seorang ibu. Dia tidak ingin membiarkan tuduhan tersebut membuatnya dikenal masyarakat luas, termasuk keluarga dan anaknya, sebagai sosok yang tidak berintegritas.

"Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi saya ingin membersihkan nama baik saya sebagai seorang ibu. Saya tidak ingin anak saya, cucu saya, ketika nanti membaca rekam jejak digital saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya," tuturnya.

"Kemudian tentunya sebagai seorang dosen juga ada tanggung jawab moral dari saya untuk saya sebagai seorang pendidik yang mengajarkan nilai baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Itu yang menjadi sasaran saya," sambung Tia.

Keberaniannya bersuara untuk mendapatkan keadilan, kata Tia, merupakan hasil bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri, perempuan pertama yang menjadi Presiden RI serta Ketua Umum PDIP.

"Ibu Megawati Soekarnoputri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit sekalipun. Dan dari Beliau juga saya belajar banyak terkait dorongan seorang perempuan untuk selalu berusaha, selalu berani. Dan kemudian juga dari Beliau saya melihat contoh-contoh baik, seorang pemimpin perempuan yang baik walaupun dalam keadaan sulit sekalipun," Tia menandaskan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


PDIP Siap Hadapi Gugatan Tia Rahmania

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Berty Talapessy dan Eriko Sotarduga di kantor DPP PDIP, Jakarta.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Berty Talapessy dan Eriko Sotarduga di kantor DPP PDIP, Jakarta. (Foto: Merdeka.com/Nur Habibie).

Diketahui, Tia Rahmania telah menggugat DPP PDIP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, usai dipecat dari partai dengan tuduhan penggelembungan suara.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun siap menghadapi gugatan Tia Rahmania yang dipecat dan tak lagi menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029.

Pemecatan ini lantaran pada tanggal 13 Mei 2024, Bawaslu Banten memutus delapan PPK di 8 Kecamatan di Dapil Banten 1, di mana dalam putusan tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania.

"Terkait dengan ke depannya, apabila ada hal-hal yang lainnya, apakah ada upaya hukum, tentunya kami dari partai sudah melakukan proses ini sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, dan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, dan peraturan partai di internal kita," kata Ketua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

"Jadi silakan saja, tentunya nanti kita akan lihat ke depannya dan kita akan hadapi," tambahnya.


PDIP Pecat Tia Rahmania Atas Tuduhan Penggelembungan Suara

Tia Rahmania
Tia Rahmania, Sumber: Instagram @tiarahmania_bantenofficial.

Sebelumnya, PDIP memecat calon legislatif (caleg) terpilih dari Dapil Banten 1 Tia Rahmania dari keanggotaan partai. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Mochammad Afifuddin.

Posisi Tia Rahmania yang terpilih menjadi Anggota DPR kini digantikan Bonnie Triyana. Bonnie berasal dari dapil yang sama, yakni Banten 1.

Diketahui, nama Tia Rahmania sempat viral lantaran mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi pembicara di acara anggota DPR periode 2024-2029.

Pemecatan itu berdasarkan salinan surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diakses di laman resmi KPU pada Rabu 25 September 2024.

Surat keputusan ditetapkan tertanggal 23 September 2024, ditandatangani oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna. Nama caleg PDIP Bonnie Triyana ditetapkan menjadi anggota DPR terpilih PDIP dengan 36.516 perolehan suara sah.

"Menggantikan calon terpilih atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 2). Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai," demikian bunyi surat keputusan KPU.

Infografis PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Bukan Kader Lagi. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Bukan Kader Lagi. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya