Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Mendikdasmen Temui Prabowo di Istana, Bahas soal Zonasi hingga Guru Ngaji

Abdul Mu'ti mengaku akan membahas soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dengan Prabowo.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 26 Nov 2024, 13:35 WIB

Diterbitkan 26 Nov 2024, 13:35 WIB

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). Dia mengaku akan membahas soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dengan Prabowo.

"Nanti akan kami (bahas soal zonasi)," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Abdul Mu'ti tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 12.50 WIB. Dia juga juga akan membahas soal gaji guru dengan Prabowo.

"Iya gaji guru juga iya," ucapnya.

Dalam pertemuan ini, Mu'ti turut mengundang Prabowo untuk membuka peringatan Hari Guru Nasional pada 28 November 2024. Acara ini akan digelar di Velodrome Rawamangun dan dihadiri semua guru.

"(Bertemu) Pak Presiden untuk minta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang di Velodrome Rawamangun," jelasnya.

Diminta Hapus Kebijakan PPDB Zonasi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Mu’ti, dan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dr Sofyan Tan

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Menurut dia, PPDB jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah.

Gibran merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi. "Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi," kata Gibran.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kuncinya, menurutnya, diperlukan sumber data manusia (SDM) unggul melalui perbaikan sistem pendidikan. Dan salah satu cara mewujudkan misi tersebut adalah dengan menghapus kebijakan PPDB dengan sistem zonasi.