Kawendra Gerindra Minta PDIP Tidak Banyak Drama Soal PPN 12 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang belakangan menuai banyak kritik.

Dalam pernyataannya, Kawendra menegaskan bahwa ide awal kebijakan tersebut berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diusulkan Puan Maharani. Diketahui saat UU Kenaikkan Pajak diusulkan, PDIP sebagai partai penguasa dengan anggota DPR terbanyak, tetapi saat sudah disahkan PDIP seolah menolak kenaikkan PPN 12 persen.

"Kita semua tahu bahwa wacana PPN 12 persen ini bukan hal yang tiba-tiba muncul, melainkan diinisiasi oleh PDIP. Jadi, jangan banyak drama dan harusnya bertanggung jawab penuh atas keputusan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak," ujar Kawendra, Sabtu (21/12/24).

Kawendra menilai bahwa kenaikan PPN 12 persen akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

"Bukannya membantu rakyat, ini justru seperti memberi beban baru. Harusnya pemerintah dan partai pengusung kebijakan ini fokus pada solusi yang berpihak pada rakyat kecil," tambahnya.

Lebih lanjut, Kawendra meminta PDIP untuk tidak mengalihkan perhatian dengan membuat narasi yang membingungkan publik.

"Jika ini adalah kebijakan yang kalian usulkan, tunjukkan keberanian untuk menghadapinya. Jangan lari dari tanggung jawab," tegasnya.

Meski demikian, Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang ini juga membuka ruang dialog agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.

"Ini bukan soal gengsi atau siapa yang menang. Ini tentang kepentingan rakyat. Mari kita duduk bersama mencari solusi terbaik," tutup Kawendra.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025 ditangkap sebagai sebuah peluang oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk menarik lebih banyak orang berpindah ke IKN. 

Lantaran, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak bagi para investor dan warga IKN di kemudian hari. 

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024, sejumlah insentif pajak yang ditawarkan di IKN, mulai dari tax holiday dengan jangka waktu 30 tahun bagi investor, pengurangan penghasilan bruto (super tax deduction) hingga 350 persen, sampai pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pegawai yang bekerja di IKN. 

"Justru saya melihat mungkin itu juga peluang, PPN 12 persen kalau spending-nya di IKN dengan berbagai insentif itu. Ini menjadi tempat yang lebih atraktif dibanding area lain di Indonesia. Saya melihat opportunity di situ," ujar Agung di Kantor Otorita IKN Nusantara, Kalimantan Timur, dikutip Sabtu (21/12/2024).

"Kemudian PPh 21 ini nanti kalau udah jadi ibu kota nih, saya yang berdomisili di sini, berpenghasilan di sini, maka kena pembebasan PPh 21," kata dia seraya mencontohkan.

Selain dari sisi pekerja, Agung pun belum melihat adanya dampak lonjakan PPN menjadi 12 persen dalam proses pembangunan IKN. Ia mencontohkan pembangunan Qubika Boutique Hotel di proyek ibu kota baru, yang memakan ongkos produksi tidak sedikit. 

"Dia bangun pake home decor. Jadi home decor ditumpuk, nah ini tetap berjalan. Memang meresmikannya tunggu infrastruktur dasarnya jalan di depannya itu tuntas.  Itu toh tetep lanjut," ungkapnya.

Agung menilai, tantangan dalam membangun IKN tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga pada lingkup global di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia saat ini. Namun, ia meyakini kelanjutan proyek ibu kota baru ini bakal terus berjalan. 

"Mudah-mudahan dengan tantangan yang ada di dunia terus berlanjut, karena ini tantangan global bukan hanya di Indonesia, soal ekonomi ini," pungkas Agung.