Soroti Pernyataan Hasto, Pasbata Jokowi Sebut PDIP Tak Konsisten dalam Menjaga Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Budianto memberikan tanggapan terhadap pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam video ang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Hasto menyinggung sosok yang berambisi menjadi presiden tiga periode.

Besar dugaan sosok yang dimaksud Hasto adalah Presiden RI ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi.

Budianto menilai PDIP menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjaga demokrasi. Pasalnya klaim tersebut bertentangan dengan tindakan politik PDIP sebelumnya, yakni PDIP pernah terlibat dalam mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jika PDIP benar-benar berkomitmen pada demokrasi, mereka seharusnya lebih konsisten dalam menentang segala bentuk upaya yang dapat merusak sistem pemerintahan yang ada," ungkap Budianto dalam keterangannya, Minggu (29/12/2024).

"Mendukung perubahan konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden adalah langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," imbuh dia.

Menurutnya, meskipun Hasto menyatakan komitmen partainya dalam mempertahankan demokrasi, kenyataannya partai ini seringkali terkesan mendukung ambisi kekuasaan tertentu, yang berpotensi merusak stabilitas politik dan konstitusional Indonesia.

Budianto juga menyoroti sikap Hasto yang mengkritik ambisi kekuasaan yang berlebihan, namun pada saat yang sama, dirinya dan beberapa tokoh PDIP lainnya tengah menghadapi proses hukum yang serius.

Hasto, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dianggap tidak konsisten dalam berbicara tentang ambisi kekuasaan, mengingat dirinya sendiri tengah berhadapan dengan masalah hukum yang terkait dengan dugaan korupsi.

"Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh partai tersebut," ungkap Budianto.

"Pernyataan Hasto tentang 'intimidasi' dan 'ambisi kekuasaan' justru terkesan sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal PDIP," jelasnya.

Dalam video yang beredar luas, Hasto tampak memegang buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi simbol perjuangan Bung Karno untuk memperkuat posisi politik PDIP.

Budianto berpendapat bahwa PDIP seringkali mengeklaim diri sebagai penerus perjuangan Bung Karno. Namun dalam praktiknya, kebijakan dan langkah politik yang diambil lebih berfokus pada kepentingan kekuasaan sesaat ketimbang pada semangat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Presiden pertama Indonesia tersebut.

"Memanfaatkan nama besar Bung Karno untuk mendukung agenda politik yang dipertanyakan keabsahannya adalah bentuk manipulasi sejarah. PDIP seharusnya tidak hanya menggunakan simbol perjuangan Bung Karno untuk tujuan politik sesaat," tambah Budianto.

Pernyataan Hasto yang menyebutkan kesiapan PDIP menghadapi risiko politik juga disoroti oleh Budianto. Ia menilai bahwa hal tersebut lebih mencerminkan ambisi kekuasaan yang lebih besar daripada komitmen terhadap kepentingan rakyat.

Budianto menegaskan, jika PDIP benar-benar siap menghadapi risiko politik, mereka seharusnya tidak takut untuk terbuka dan menghadapi proses hukum secara transparan, bukan terkesan menutup-nutupi kesalahan yang terjadi dalam tubuh partai mereka.

"Jika PDIP benar-benar siap menghadapi risiko politik, seharusnya mereka tidak menghindari pertanggungjawaban hukum dan lebih fokus pada tindakan yang transparan dan akuntabel," tegas Budianto.