Kata Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia Terkait Pernyataan Menteri KP Trenggono soal Pembongkaran Pagar Laut

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani) TB Utomo angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono terkait tindakan TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang membongkar pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten.

Menteri KP Trenggono menyebut pembongkaran tersebut sebagai 'penghilangan barang bukti' yang dinilai oleh sebagai bukti lemahnya koordinasi di tubuh Kementerian KP serta bentuk penistaan terhadap institusi TNI AL.

"Pernyataan itu adalah bentuk pelecehan terhadap institusi militer kita sebagai garda terdepan pertahanan negara, yang seharusnya dihormati sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian laut dan kedaulatan maritim," ujar TB Utomo, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dia menjelaskan, tindakan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang telah sesuai dengan tugas dan fungsi mereka untuk menindak tegas praktik-praktik yang melanggar hukum di wilayah laut.

"Pagar laut ilegal tersebut mengancam ekosistem perairan, menghalangi akses nelayan kecil, dan melanggar hak atas laut sebagai ruang publik. Alih-alih memberikan dukungan, Menteri KP justru melempar tuduhan yang tidak berdasar," papar TB Utomo.

Ia juga menyoroti lambannya respons Menteri KP terhadap isu-isu strategis di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, polemik ini mencerminkan buruknya koordinasi antara Kementerian KP dan TNI AL, yang seharusnya memiliki visi yang sama dalam menjaga kedaulatan laut.

"Seharusnya Menteri KP tidak memperkeruh situasi, tetapi segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi lintas institusi," terang TB Utomo.

TB Utomo mengingatkan, pernyataan Menteri KP tersebut tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan moral satuan TNI AL yang telah berjasa besar dalam menjaga keamanan laut.

"Menteri Trenggono harus sadar bahwa kinerjanya diawasi oleh rakyat. Komentar yang asal-asalan hanya akan menciptakan kegaduhan baru," imbuh dia.

menurut TB Utomo, Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri KP sebagai bagian dari agenda 100 hari kerja.

"Presiden harus tegas. Menteri yang tidak mampu bersinergi dengan instansi lain hanya akan menjadi penghambat pencapaian visi besar maritim Indonesia," ucap dia.

TB Utomo menambahkan, evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mempertimbangkan pergantian menteri jika terbukti tidak mampu memenuhi target-target prioritas di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami berharap Presiden bertindak tegas demi menjaga keharmonisan antar lembaga dan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama nelayan kecil yang bergantung pada keberlanjutan laut," kata dia.

Persaudaraan Tani-Nelayan juga mengapresiasi langkah TNI AL yang telah bertindak cepat dalam melindungi kepentingan publik dan menjaga kelestarian laut.

"Kami mendukung penuh TNI AL dan berharap tindakan serupa terus dilakukan untuk menegakkan hukum di sektor maritim," ucap TB Utomo.

Ia menegaskan, koordinasi yang solid antara kementerian, lembaga, dan satuan pertahanan sangat penting untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

"Kelemahan koordinasi yang ditunjukkan Menteri Trenggono ini harus menjadi peringatan keras agar ke depannya tidak ada lagi pejabat publik yang bekerja tanpa visi bersama demi rakyat," tutup TB Utomo.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan proses penyidikan terhadap pemagaran laut sepanjang 30 kilometer (km) yang ada di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, tetap akan berlanjut meski telah dilakukan pembongkaran.

"Proses penyidikan terkait kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, Sabtu malam 18 Januari 2025.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus tersebut.

Doni menuturkan, KKP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ruang laut dilakukan sesuai koridor hukum.

"Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri (Kelautan dan Perikanan) Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang, statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa KKP memahami dan menghormati kerja sama yang erat antara berbagai instansi dalam menjaga sumber daya laut Indonesia.

"Kami juga mengapresiasi peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung kepentingan nasional di sektor kelautan dan perikanan," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP, yang berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami berharap seluruh pihak terkait, dapat memperkuat koordinasi ke depan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya, dilansir dari Antara.