Prabowo Minta Layanan Publik Semakin Transparan Lewat Digitalisasi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meminta agar layanan-layanan publik semakin transparan, salah satunya dengan cara digitalisasi.

Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

"Presisen sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi. Jadi kurang lebih tadi arahan arahan untuk hal-hal tersebut," kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

Dalam pertemuan ini, dia juga menyampaikan sejumlah program yang tengah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satunya, dukungan untuk percepatan transformasi digital di instansi pemerintah.

"Kami membahas program-program di Kementerian Komunikasi dan Digital, di antaranya yang terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government," jelasnya.

Selain itu, dia juga membahas soal media sosial ramah anak bersama Prabowo. Meutya menyampaikan hal ini penting untuk melindungi anak-anak Indonesia di ranah digital.

"Ya nanti ya, tapi tadi salah satu membahas tentang bagaimana kita melindungi anak anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat nanti kita lihat seperti apa," ujar Meutya.

Menurut dia, Prabowo memang memiliki atensi khusus terkait perlidungan anak-anak, termasuk di ranah digital. Untuk itu, pemerintah akan mempelajari soal wacana pembentukan undang-undang (UU) pembatasan usai mengakses media sosial.

"Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif, tadi beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari dan agar bisa dilaksanakan. Beliau amat mendukung bagaimana perlindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita," tutur Meutya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran mesin AIS Komdigi, temuan konten hoaks setiap bulannya bervariasi. Temuan konten terbanyak yang berhasil diidentifikasi terjadi pada Oktober 2024 dengan 215 konten hoaks.

 Sementara temuan konten hoaks paling sedikit ditemukan pada Februari 2024 sebanyak 131 konten. Adapun temuan konten hoaks terbanyak yang diidentifikasi dan diklarifikasi tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aptika adalah penipuan.

Seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (8/1/2025), sepanjang 2024, ada 890 konten yang masuk kategori penipuan. Sementara temuan paling sedikit ada di kategori mitos sebanyak 6 konten.

Lalu, beberapa kategori temuan hoaks lainnya meliputi kategori politik sebanyak 237 kontan, pemerintah sebanyak 214 konten, kesehatan sebanyak 163 konten, kebencanaan sebanyak 145 konten, serta kategori lain-lain sebanyak 84 konten.

Kemudian, temuan hoaks kategori internasional dan pencemaran nama baik sebanyak 50 konten, perdagangan sebanyak 35 konten, kejahatan sebanyak 33 konten, keagaman dan pendidikan sebanyak 8 konten.

Di sisi lain, perjuangan melawan judi online semakin intensif. Hingga Desember 2024, pemerintah mengungkap telah berhasil memblokir lebih dari 5,5 juta konten judi online.

Kendati demikian, nyatanya praktik tersebut ini masih terus merajalela dan mengancam jutaan warga Indonesia. Data terbaru menunjukkan sekitar 4 juta orang, termasuk 80.000 anak-anak, aktif bermain judi online setiap hari. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa judi online bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga ancaman serius.

"Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia," tutur Wamen Komdigi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (31/12/2024). 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai hampir Rp900 triliun per tahun.