PAN soal Usulan Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis: Harus Dilakukan Kajian, Jangan Buru-Buru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, usulan penggunaan zakat untuk biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

"Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?,” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

“Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

“Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?,” kata dia.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?,” sambungnya.

Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak.

“Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad angkat bicara soal usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai zakat masyarakat. Menurut Noor, apabila penggunaan zakat tepat sasaran yakni untuk fakir miskin, maka penggunaan zakat untuk makan gratis bisa diterapkan.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” kata Noor di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sementara terkait siswa yang tidak masuk golongan miskin namun menerima MBG, Noor menyatakan pihaknya tentu lebih dulu melakukan verifikasi. “Tentu kita akan verifikasi kata dia.

Menurut Noor, bahkan sebelum ada program MBG, Baznas sudah menerapkan makan gratis untuk kaum miskin.

“Selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” kata dia.

“Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, masa kemudian kita tolak?,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan zakat dari masyarakat bisa digunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, hal itu bisa menekan kurangnya anggaran dari program unggulan pemerintah tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan menyebut, MBG tidak dapat hanya dibiayai pemerintah secara sendiri atau mandiri, melainkan dibutuhkan dukungan semua pihak.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.

Sultan lantas mengapresiasi pemerintah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba menyatakan siap berkontribusi dan bekerja sama dalam program MBG.

Selain itu, ia juga menilai seharusnya parlemen juga perlu mencari formula untuk MBG. "Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.