Dapur MBG Harus Bebas Bencana, Bisa Jadi Alternatif Dapur Umum

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus bebas dari bencana, baik banjir hingga gempa bumi. Bahkan, kedepannya diharapkan bisa jadi alternatif dapur umum.

Dia mengatakan, telah mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Babelan, Bekasi yang terdampak banjir. Kedepannya akan dibangun di wilayah yang tidak pernah terdampak banjir.

"Jadi, kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terkena banjir. Nah, disitulah SPPG akan ditempatkan, dan kami sudah dapat tempatnya. Meskipun baru satu tempat, tapi nanti tempat yang lain kami akan lakukan seperti itu," ungkap Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3/2024).

Kedepannya seluruh lokasi dapur MBG itu akan dibangun di lokasi yang bebas dari banjir, longsor, maupun gempa bumi. Ini akan diatur secara tata letak dan teknis pembangunannya.

"Kami sudah masukkan itu dalam SOP (standard operational procedure) di seluruh wilayah Indonesia. SPPG harus di daerah yang paling aman, yang satu dari banjir, dua dari longsor, ketiga dari goncangan gempa bumi. Jadi mungkin nanti ada konstruksi-konstruksi yang lain," tuturnya.

Dia juga berharap dapur MBG bisa jadi alternatif ketika ada bencana di suatu daerah. Misalnya bisa jadi dapur umum untuk memasok kebutuhan makanan terhadap warga terdampak. "Di seluruh Indonesia akan ada 30.000 satuan pelayanan, sehingga kalau ada darurat dimanapun, kita sudah siap," ujarnya.

"Jadi tidak perlu lagi mengerahkan tenda dan lain-lain, karena pegawainya sudah ada, peralatannya ada, kemampuannya ada. Jadi ini dalam jangka panjang akan seperti itu," sambung Dadan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pernah dikritik karena tidak membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Merespons itu, dia segera membangun 1.542 dapur MBG dalam waktu dekat.

"Perlu kami sampaikan bahwa kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak, kenapa Badan Gizi tidak mendahulukan daerah-daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal," ungkap Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Dia mengatakan, untuk mewujudkan hal itu perlu pendanaan dari kas negara. Dia mengklaim dana APBN sudah siap untuk membangun 1.542 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG.

"Kami akan membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu mitra agak kesulitan hadir, karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan sekiranya itu perlu kehadiran negara," bebernya.

Dadan mengatakan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bisa terlibat dalam memenuhi rencana tersebut. Nantinya, Dody Hanggodo akan melakukan perencanaan hingga pengawasan.

"Jadi untuk bisa membangun 1.542 (SPPG), kami tentu saja membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk perencanaan, perlaksanaan, sekaligus pengawasan, karena Menteri PU memang kompeten di bidang itu, dan kami menginginkan agar percepatan bisa dilakukan dan ikuti kaidah yang ada dalam Permen PU Nomor 1 Tahun 2020," urainya.

Merespons permintaan itu, Dody mengaku sanggup melaksanakan mandat tersebut. Hal itu diakuinya sudah menjadi tugas pokok Kementerian PU.

"Pak Kepala BGN menyampaikan ada 1.542 SPPG lagi yang perlu segera disiapkan dan dibangun. Nanti kami akan perkenalkan lebih detail dengan beliau. Tapi Kementerian PU ini kan dari awal adalah tukang, jadi memang sudah tugasnya itu," sebutnya.