Gaji Ribuan Kepala Dapur MBG Belum Dibayar 3 Bulan, Kepala BGN Janji Cair Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka-bukaan soal nasib gaji para ahli gizi dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menjanjikan, seluruh gaji Kepala Dapur MBG yang tertunggak 3 bulan ini akan dibayarkan pekan depan sebelum Lebaran Idul Fitri.

Dia mencatat ada 1.994 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan pendamping. Dia menyebut pembayaran gaji seluruhnya akan dilakukan pekan depan.

"Kemudian terkait dengan isu gaji ya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tiga bulan (belum dibayar), baru akan kita bayarkan minggu depan," kata Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Keterlambatan pembayaran itu, kata dia karena ada masalah status administrasi. Sejatinya, para SPPI itu seharusnya dicatatkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, karena masalah administrasi, anggaran negara belum bisa dicairkan atas alasan status SPPI yang belum PPPK.

Dadan mengaku telah menemukan solusinya. Yakni, sumber dana tetap dari kas negara melalui skema Surat Perintah Membayar Langsung (SPML) dengan pos belanja Jasa Lainnya. Prosesnya diklaim sudah tahap final dengan target rampung pekan depan.

"Alhamdulillah sudah selesai, Insyaallah minggu depan semuanya selesai, sebelum Lebaran," kata Dadan.

Dia mengisahkan sempat terpikir untuk menalangi pembayaran gaji 1.994 SPPI tadi, namun setelah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didapat solusi yang lebih tepat.

"Jadi akhirnya kita gunakan metode yang paling benar, selesai dengan konsultasi kami dengan BPK, BPKP, ya sudah kita gunakan jasa lainnya, tapi kemudian metodenya dengan supplier 6. Sebelum Lebaran sudah selesai," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pernah dikritik karena tidak membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Merespons itu, dia segera membangun 1.542 dapur MBG dalam waktu dekat.

"Perlu kami sampaikan bahwa kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak, kenapa Badan Gizi tidak mendahulukan daerah-daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal," ungkap Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Dia mengatakan, untuk mewujudkan hal itu perlu pendanaan dari kas negara. Dia mengklaim dana APBN sudah siap untuk membangun 1.542 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG.

"Kami akan membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu mitra agak kesulitan hadir, karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan sekiranya itu perlu kehadiran negara," bebernya.

Dadan mengatakan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bisa terlibat dalam memenuhi rencana tersebut. Nantinya, Dody Hanggodo akan melakukan perencanaan hingga pengawasan.

"Jadi untuk bisa membangun 1.542 (SPPG), kami tentu saja membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk perencanaan, perlaksanaan, sekaligus pengawasan, karena Menteri PU memang kompeten di bidang itu, dan kami menginginkan agar percepatan bisa dilakukan dan ikuti kaidah yang ada dalam Permen PU Nomor 1 Tahun 2020," urainya.

Merespons permintaan itu, Dody mengaku sanggup melaksanakan mandat tersebut. Hal itu diakuinya sudah menjadi tugas pokok Kementerian PU.

"Pak Kepala BGN menyampaikan ada 1.542 SPPG lagi yang perlu segera disiapkan dan dibangun. Nanti kami akan perkenalkan lebih detail dengan beliau. Tapi Kementerian PU ini kan dari awal adalah tukang, jadi memang sudah tugasnya itu," sebutnya.