Nelayan HNSI Resah Tak Dapat Perhatian, Diduga Karena Dualisme Pengurus Pusat

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) kini dalam kondisi resah akibat tidak mendapat perhatian organisasi. Adanya kepengurusan ganda HNSI di tingkat pusat diduga menjadi pemicunya.

Dua kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di pusat tersebut, di antaranya pimpinan Herman Herry dan pimpinan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut/KASAL Laksamana TNI Purn Soemarjono.

"Para pengurus pengurus pusat sibuk dalam merebut jabatan Ketua Umum HNSI. Para anggota juga bingung dengan dengan kepengurusan ganda di pusat saat ini," ujar Aktivis Nelayan HNSI Andy Willkam Sinaga dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dia mengungkapkan, saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak-hak normatifnya, seperti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan anggota HNSI.

"Belum lagi banyak persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan HNSI," ucap Andy yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Di mana, menurut dia, nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan, di antaranya penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing nelayan asing, seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

"Mereka sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kemudian Praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi," kata Andy.

Kemudian, lanjut Andy, masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Belum lagi, menurut dia, dari peran HNSI untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo.

Di mana, kata dia, ikan merupakan makanan yang bergizi yang bisa menjadi menu MBG, Semua ini, kata Andy, tentu saja membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal.

"Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI ini segera diakhiri, dan pemerintah dalam hal ini Mentri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat," pungkas Andy.