Jalankan Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Segera Teken Ingub soal Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi akan meneken Instruksi Gubernur (Ingub) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah.

Menurut dia, Ingub juga akan dimasukkan kebijakan soal potongan anggaran acara seremoni sebesar 50 persen.

"Untuk tindaklanjut Inpres terkait efisiensi, kita pemerintah provinsi sudah menyiapkan instruksi gubernur, Insyaallah hari Kamis (30 Januari) bisa kita tandatangani," kata Teguh di Jakarta Barat, Selasa, (28/1/2025).

Dia menjelaskan, Ingub adalah bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari apa yang diputuskan oleh pusat.

"Intinya kita juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami dari pemerintah provinsi sebagai bagian juga dari pemerintah nasional pastinya mendukung dan akan lakukan efisiensi APBD tersebut," jelas Teguh.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memberi kebijakan terkait penghematan belanja negara.

Salah satunya, yakni meminta Kepala Daerah memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kebijakan tersebut diteken pada 22 Januari 2025 dan berlaku untuk pelaksanaan APBN serta APBD tahun 2025.

Sebagai informasi, dalam Instruksi Presiden, Prabowo juga meminta Kepala Daerah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremoni, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau pun focus group discussion (FGD).

Presiden Prabowo berharap, dengan kebijakan terkait kepala daerah dapat mengarahkan anggaran pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

Selain itu, kepala daerah juga diharap bisa lebih hati-hati dalam menyusun anggaran dan memprioritaskan belanja yang mendukung program strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya berani memotong anggaran untuk hal-hal yang tak esensial. Dia menegaskan anggaran yang digelontorkan harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat.

"Saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, anggaran yang dikucurkan diprioritaskan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan produktivitas. Prabowo menyebut produktivitas harus bisa diukur secara kuantitatif.

"Berapa devisa yang dihasilkan? berapa devisa yang dihemat?" ujarnya.

Kemudian, Prabowo menuturkan anggaran harus dipergunakan untuk swasembada pangan dan energi. Dia menekankan pemerintah harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Tidak lagi impor dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi. Tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi," tutur Prabowo.

Dalam kesempatan ini, Prabowo mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan cermat. Dia mengaku akan terus menuntut penghematan dan efisiensi anggaran.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat bekerja keras karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi," pungkas Prabowo.