Aksi Warga Desa Banjarkemantren Jatim di Kantor Kejari, Minta Usut Kasus Dugaan Pungli Layanan PTSL

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan warga Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Jawa Timur melakukan aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo pada hari ini, Rabu (5/2/2025).

Dalam aksinya, mereka menuntut kasus dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyalahgunaan dana ketahanan pangan yang telah dilaporkan sejak 13 April 2024.

Koordinator lapangan aksi, Anang Khoirul Azim mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya pungutan dalam bentuk barang, bukan uang, yang diduga dilakukan oleh panitia PTSL.

Sebelum dimulainya program PTSL, panitia meminta peserta untuk menyediakan patok dan materai untuk pemberkasan dengan total biaya mencapai Rp104 juta untuk 1.100 peserta.

"Setiap peserta diminta menyediakan tiga patok seharga Rp 45 ribu dan empat materai senilai Rp 44 ribu, padahal setiap peserta sudah dikenakan biaya PTSL sebesar Rp 150 ribu. Total pungutan barang ini mencapai angka yang signifikan," ujar Anang, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

Menurut dia, selain dugaan pungli dalam program PTSL juga melaporkan dugaan penyalahgunaan dana ketahanan pangan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengatasi stunting.

"Dana tersebut malah disalahgunakan untuk bisnis dengan membeli sapi yang kemudian dibesarkan dan dijual, tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat," terang Anang.

Dia mengatakan, meski pun laporan mengenai kedua kasus tersebut telah disampaikan sejak April 2024, namun hingga kini tidak ada perkembangan berarti.

"Kami minta Kejari Sidoarjo untuk segera menuntaskan penyelidikan dan memberikan keadilan bagi masyarakat," ucap Anang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi menjelaskan, kedua kasus tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman.

"Tim penyelidik Kejari Sidoarjo sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan," ucap dia.

"Kami mohon waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan kasus ini, baik terkait pungli PTSL maupun dana ketahanan pangan," jelas John.