Soal PHK Kontributor RRI, Dirut: Tidak Seserius Seperti di Medsos

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menjawab alasan di balik pemecatan para kontributor RRI di berbagai daerah, yang kini sudah dibatalkan. Ia berdalih, informasi dan polemik PHK kontributor hanya ramai di media sosial saja, sebab aslinya tidak separah itu. Menurutnya, sejak Selasa malam 11 Februari 2025, masalah PHK sudah selesai dan dibatalkan.

"Jadi sebetulnya tidak sampai seserius yang disampaikan di medsos. Tapi itu dulu. Tapi sekarang sudah clear. Jadi bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana disampaikan oleh Komisi VII. Kami tadi malam sudah kirim (surat) Ini sudah solve semuanya," kata Hendrasmo usai rapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/2/2025).

Hendrasmo menyebut, kini sudah tak ada lagi perumahan kontributor. Ia menjelaskan sempat ada PHK karena tidak ada pos anggarannya, namun usai rekonstruksi anggaran maka sudah ada lagi pegawai yang dirumahkan.

"(PHK) itu dulu ya, dulu ya. Sekarang kan nggak ada. Kalau dulu itu sebetulnya memang tidak ada pos (anggaran).Tidak ada posnya," ujarnya.

Selain itu, Hendrasmo mengklaim jumlah kontributor yang sempat dirumahkan tidak banyak dan seheboh di media sosial, melainkan 10-20 orang saja.

"Kalau jumlahnya ini sebetulnya nggak banyak sebetulnya. Nggak banyak. Itu di media sosial saja. Kalau jumlah kontri kami, ya kontri kami itu 979. Total lho ya. Tetapi yang bermasalah, nggak sampai paling hanya 10-20 ya. Nggak sampai," kata dia.

"Dan ini memang opini media sosial itu yang lebih besar dari realitasnya," sambung dia.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menegaskan hasil rekontsruksi anggaran 2025 terkait efisiensi anggaran TVRI dan RRI, dipastikan tak ada pemecatan atau PHK pegawai dan juga pemotongan honor di dua media milik pemerintah itu.

"Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat," kata Saleh usai rapat Komisi bersama TVRI dan RRI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

"Sehingga dengan demikian, berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita netralisir dengan benar. Sehingga tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan," sambung Saleh.

Saleh meminta TVRI dan RRI langsung mempekerjakan pegawai yang sempat dirumahkan hari ini juga.

"Kesepakatan kami, sesaat setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah, yang memang ada katakanlah tadi rencana quote unquote ya merumahkan itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja," kata Saleh.

Selain itu, lanjut Saleh, sebenarnya putusan untuk merumahkan pegawai itu belum final. Karena penggunaan anggaran itu belum selesai pada rekonstruksi baru.

"Dan saya kira dalam minggu ini akan ada surat keputusan besar katakan seperti itu dari presiden, dari pemerintah yang menjadi acuan kita untuk penggunaan anggaran pada tahun 2025," kata dia.

Saleh berharap informasi soal batalnya pemecatan RRI dan TVRI bisa segera tersebar dan menangkis isu soal efisiensi anggaran berdampak PHK.

"Jadi mudah-mudahan yang paling penting sebetulnya menetralisir berita di media sosial. Itu yang paling penting supaya ini ya kita menjaga jangan ada isu-isu yang tidak penting berkembang di media sosial," pungkasnya.