Ribuan Ojol Demo di Kemenaker, Tuntut THR dan Perlindungan Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja angkutan dari berbagai penjuru Indonesia di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025). Dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, aksi ini dikoordinir oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) dan diperkirakan berlangsung hingga siang hari. Para demonstran menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), regulasi yang lebih jelas dan berpihak pada mereka, serta penghasilan yang layak dari perusahaan aplikasi ojek online.

Mereka menilai selama ini telah bekerja keras dan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan aplikasi, namun hak-hak sebagai pekerja, termasuk THR, diabaikan. Sistem kerja fleksibel yang diterapkan perusahaan dianggap sebagai celah untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja lainnya seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid dan melahirkan, serta jam kerja 8 jam. Jumlah peserta diperkirakan antara 500 hingga 1000 orang, bahkan ada yang memperkirakan hingga ribuan.

Ketidakpuasan ini merupakan puncak dari akumulasi masalah yang dihadapi para pengemudi ojol. Mereka mengeluhkan rendahnya pendapatan per pesanan dan sistem algoritma yang dinilai merugikan. Demonstrasi ini menjadi upaya nyata untuk menyuarakan tuntutan mereka dan mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan serta memastikan kesejahteraan mereka.

Salah satu tuntutan utama para demonstran adalah pembayaran THR. Mereka berpendapat bahwa sebagai pekerja yang berkontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan aplikasi, mereka berhak mendapatkan THR seperti pekerja formal lainnya. "Kami bekerja keras setiap hari, panas-panasan, hujan-hujanan, demi menghidupi keluarga. THR adalah hak kami!" teriak salah satu demonstran.

Selain THR, para pengemudi juga menuntut adanya regulasi yang lebih jelas dan berpihak pada mereka. Mereka berharap pemerintah dapat membuat aturan yang melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja dan mencegah eksploitasi oleh perusahaan aplikasi. Regulasi ini juga diharapkan dapat mengatur persaingan usaha antar platform ojek online agar tidak merugikan kesejahteraan pengemudi.

Para pengemudi juga menyoroti rendahnya pendapatan dan sistem algoritma yang dianggap tidak adil. Mereka meminta agar perusahaan aplikasi melakukan peninjauan terhadap sistem tersebut dan memberikan penghasilan yang layak bagi mereka. Banyak di antara mereka yang harus bekerja lebih dari 8 jam sehari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagai bentuk protes, banyak pengemudi ojol juga melakukan 'off bid' atau mematikan aplikasi mereka untuk sementara waktu. Aksi ini menunjukkan penolakan mereka terhadap kondisi kerja saat ini dan harapan akan adanya perubahan signifikan.

Aksi 'off bid' yang dilakukan sebagian pengemudi ojol berdampak pada layanan ojek online di beberapa daerah. Meskipun tidak semua pengemudi ikut serta dalam aksi ini, namun tetap menimbulkan penurunan jumlah pengemudi yang tersedia. Hal ini tentunya berdampak pada masyarakat yang mengandalkan layanan ojek online untuk mobilitas sehari-hari.

Para demonstran berharap demonstrasi ini akan didengar oleh pemerintah dan perusahaan aplikasi. Mereka ingin mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak sebagai pekerja. Mereka juga berharap agar pemerintah dapat segera mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan mereka terjamin.

Demonstrasi ini menjadi bukti nyata dari perjuangan para pengemudi ojol untuk mendapatkan hak-hak mereka. Mereka berharap agar tuntutan mereka didengar dan direspon dengan serius oleh pemerintah dan perusahaan aplikasi ojek online.

Meskipun ada pengemudi yang tetap beroperasi seperti biasa, aksi ini menunjukkan solidaritas dan tekad para pengemudi ojol untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Mereka berharap demonstrasi ini akan menjadi titik balik bagi perbaikan kondisi kerja dan peningkatan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia.

Kesimpulan: Demonstrasi besar-besaran para pengemudi ojol ini menjadi sorotan penting terkait perlindungan pekerja di era ekonomi digital. Tuntutan mereka terhadap THR, regulasi yang adil, dan penghasilan layak perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan perusahaan aplikasi ojek online agar terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak.