Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif PATTIRO, Fitria mengaku setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan mengingat masih adanya pemborosan anggaran baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami sebetulnya setuju ya dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini. Karena sebetulnya kalau kita melihat anggaran baik di nasional maupun di daerah itu banyak sekali anggaran-anggaran yang seperti pemborosan,” kata Fitria dalam Media Briefing bertajuk "Retreat Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati", pada Selasa (18/2/2025).
Advertisement
Baca Juga
Fitria menilai, efisiensi anggaran dapat menjadi momentum penting untuk menilai secara transparan apakah dana rakyat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah.
Advertisement
“Dengan adanya efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintahan Prabowo ini, saya pikir ini momentum yang sangat baik begitu ya untuk melihat kembali bagaimana anggaran rakyat dipergunakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fitria menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini juga bertujuan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program MBG seharusnya diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar janji politik.
“Seharusnya pemerintah (bukan) memposisikan MBG ini sebagai prioritas (seharusnya) menempatkan MBG sebagai investasi. Jadi, investasi untuk mencapai Indonesia Emas,” lanjut Fitria.
MBG sebagai Program Prioritas Pemerintah
Dia menjelaskan kebijakan tersebut akan berdampak pada pelayanan publik jika efisiensi dilakukan untuk menjalankan MBG sebagai program prioritas pemerintahan Prabowo.
“Menurut saya jangan sampai mengabaikan program MBG ini adalah program yang mengabaikan pelayanan publik yang lain. Banyak misalnya anggaran-anggaran infrastruktur, anggaran yang lainnya dipotong atas nama efisiensi gitu,” jelas Fitria.
Fitria mengatakan jika MBG akan dijadikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia perlu adanya kerangka kerja dan indikator pencapaian yang jelas. Dia berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemakaian dana oleh pemerintah.
“Harus dibuat kerangka kerja yang jelas, dibuat frameworknya yang jelas seperti apa, dibuat indikator-indikator capaiannya yang jelas, apa yang ingin dicapai dari program MBG ini. Tidak hanya sekedar menghabiskan dana kemudian tidak jelas outputnya, indikator capaiannya seperti apa dan sebagainya. Jadi, saya kira kita mendukung dengan adanya efisiensi, tetapi harus jelas bagaimana transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.
Advertisement
