Cetak Sejarah! Kini Indonesia Punya DTSEN, Penyaluran Bansos Makin Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) resmi diterbitkan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025. DTSEN itu menjadi acuan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengaku gembira karena amanat Presiden Prabowo telah dilaksanakan secara kolektif melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

"Perintah Presiden Prabowo data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal," ujarnya.

Menteri yang kerap disapa Gus Ipul itu menuturkan bahwa saat ini arahan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik. Ia menyebut, laporan final DTSEN ini telah menjadi catatan sejarah bagi Indonesia.

"Di era Presiden Prabowo dengan arahan yang jelas dan keterbukaan semua menteri, DTSEN bisa terwujud," ucapnya.

Gus Ipul mengatakan bahwa dalam Instruksi Presiden (Inpres) DTSEN pihaknya ditugaskan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir, dan pindah.

"Jadi, perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran, dalam rangka pemutakhiran dapat melalui jalur formal, RT/RW yang ditandatangani bupati, lalu naik ke DTSEN," katanya.

Gus Ipul pun mengungkapkan, mekanisme pemutakhiran data lainnya, yaitu melalui jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Ia mengatakan, pada aplikasi itu terdapat usul sanggah penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti.

"Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya," ungkapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amelia Adininggar mengatakan bahwa proses pemadanan data milik sejumlah kementerian dan lembaga ke DTSEN sebelumnya telah dikonsultasikan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri hingga membuahkan hasil akhir.

"Kami laporkan DTSEN per 3 Februari sudah dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena proses penunggalan DTSEN adalah kolaborasi semua, tidak hanya kerja BPS," katanya.

Amelia menyebut, dalam DTSEN tercatat 285 juta individu tunggal tanpa ada duplikasi dan ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah berdasarkan data Dukcapil.

"Karena data sosial selalu dinamis setiap hari, kami sudah berdiskusi, kami akan dapatkan data input kembali dan ground check, kami kembalikan kepada tiga menteri sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025," sebutnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa DTSEN hanya bisa diselesaikan karena ada keleluasaan, suasana batin kebersamaan, dan keikhlasan.

"Memang harusnya demikian, BPS seperti halnya statistical policy, data harus dikumpulkan dan diolah BPS," ungkapnya.

Rachmat mengatakan, adanya istilah data tunggal karena meyakini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, tidak boleh ada dua data kecuali dua orang yang berbeda.

"Ini sejarah baru untuk melangkah dari persoalan-persoalan lama yang tidak selesai-selesai," katanya.

Rachmat pun menuturkan, persoalan lama tak selesai karena data tak pernah terurus dengan baik. Ia bersyukur bersama Presiden Prabowo dan para menteri juga BPS, akhirnya Indonesia bisa menyelesaikan data tunggal.

"Saya atas nama Bappenas menyampaikan terima kasih," tuturnya.

(*)