Andreas PDIP: Belum Ada Perubahan Instruksi soal Penundaan Kader Ikut Retret di Magelang

Liputan6.com, Jakarta - Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, belum ada perubahan terkait instruksi penundaan retret bagi kepala daerah PDIP.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

"Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)" kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Perihal kepala daerah yang nekat hadir retret, Hugo enggan menanggapinya. "Kita lihat nanti," jawabnya singkat.

Meski diundang kepala daerah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada yang tidak hadir, diantaranya karena sakit dan berbagai alasan lainnya. Namun, yang disorot adalah kepala daerah asal PDIP.

Hal ini karena, instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka yang kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

Hal ini pun dipandang, membuat gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum bergabung ke koalisi pemerintahan.

Hal ini diamini oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. Dia melihat instruksi Megawati akan memberikan dampak besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, perintah Megawati berpotensi membuat kepala daerah yang berasal dari PDIP, tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Jelas berpengaruh terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, karena ini instruksi bukan main-main. Banyak juga kepala daerah yang memang berada di bawah panjinya PDIP," ujar Hendri kepada Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.

"Kemudian apakah persepsinya jadi buruk antara hubungan Megawati dengan Prabowo, ya tentu saja. Karena ini kan dianggap menolak instruksi dari negara," pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menambahkan.